Selasa, 17 September 2019

Keraguan Masyarakat Jadi ‘Cambuk’ Pimpinan KPK Jilid V

Lima pimpinan KPK terpilih harus dapat menjernihkan suasana dan kondisi yang ada sambil menjawab keraguan dan resistensi masyarakat dengan kinerja pimpinan KPK Jilid V ini.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

“Dulu ketika saja dipilih bersama empat pimpinan yang lain, masyarakat juga meragukan.” Kalimat itu meluncur dari bibir Alexander Marwata. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 itu yang tak terlalu menanggapi serius keraguan dari berbagai elemen masyarakat.  

 

Bagi Marwata, kritikan masyarakat sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap kepemimpinan KPK Jilid V. Namun, seiring berjalannya waktu, nantinya masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana kinerja lima pimpinan KPK yang baru ini.

 

“Kan kita harus lihat kinerjanya, bukan pada saat sekarang ini. Diragukan itu bagus sebagai bentuk perhatian masyarakat,” ujar Marwata usai peresmian lima pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 dalam rapat paripurna di Komplek Gedung DPR, Senin (16/9/2019). Selanjutnya, lima pimpinan KPK ini tinggal menunggu pelantikan oleh presiden.

 

Mantan hakim ad hoc pada Pengadikan Tipikor Jakarta itu menilai justru keraguan masyarakat dapat memacu kinerja KPK Jilid V selama empat tahun ke depan. Baginya, keraguan ini diambil sisi positifnya seraya masyarakat bisa terus mengawasi kinerja lima pimpinan KPK periode 2019-2023 ini.

 

“Saya kira tak ada lagi ruang atau peluang menolak lima pimpinan KPK yang baru. Harus kita terima apapun itu, kan begitu,” imbuhnya. Baca Juga: Jalan Terjal Firli Bahuri Jadi Pucuk Pimpinan KPK

 

Sementara Ketua KPK terpilh Firli Bahuri yang namanya menjadi sorotan masyarakat. Selain berlatar belakang polisi, Firli dianggap diduga melakukan pelanggaran etik berat tentang pertemuannya dengan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Padahal saat itu, KPK sedang menyelidiki kasus divestasi saham PT Newmont yang diduga melibatkan TGB.

 

Namun, dalam proses seleksi, Firli telah menampik berbagai tudingan tersebut baik saat wawancara dengan Pansel maupun di hadapan seluruh anggota Komisi III DPR saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada Kamis (13/9/2019). Firli pun telah memberi klarifikasi di hadapam lima pimpinan KPK terkait pertemuan tersebut.

 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta lima pimpinan KPK terpilih harus dapat menjernihkan suasana dan kondisi yang ada sambil menjawab keraguan masyarakat dengan kinerja para pimpinan KPK Jilid V ini. Dia yakin, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dapat menjawab tantangan dalam kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi.

 

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap agar lima pimpinan KPK terpilih dapat melaksanakan tugas dengan baik selama empat tahun ke depan dan bisa menyikapi kondisi KPK terkait resistensi lima pimpinan KPK terpilih. “Kami minta lima pimpinan KPK terpilih bisa menyikapi bijak soal ini,” kata Arsul.

 

Menurutnya, keraguan masyarakat sebagai tantangan bagi lima pimpinan KPK terpilih agar bisa menjadi “cambuk” untuk membuktikan kinerjanya. Arsul berharap pimpinan KPK terpilih dapat menggunakan prinsip “menghindari kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat atau kebaikan.”

 

“Di sinilah pentingnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

 

Sebelumnya, kelima capim KPK terpilih melalui voting secara paket oleh 56 anggota Komisi III DPR. Kelima nama Capim KPK terpilih itu adalah Nawawi Pamolango mendapat 50 suara; Lili Pintauli Siregar mendapat 44 suara; Nurul Ghufron mendapat 51 suara; Alexander Marwata mendapat 53 suara; dan Firli Bahuri mendapat 56 suara. 

 

Setelah voting ini, proses pemilihan sempat diskors beberapa menit, kemudian Komisi III sepakat atau secara aklamasi menunjuk Firli Bahuri (Polri) menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan lobi antarketua kelompok fraksi di Komisi III DPR. Sementara itu empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango (hakim), Lili Pintauli Siregar (advokat), Nurul Ghufron (akademisi), dan Alexander Marwata (Komisioner KPK 2014-2019).

 

Sejak awal, koalisi masyarakat sipil meragukan sejumlah nama dalam proses seleksi calon pimpinan KPK terutama dari institusi Polri. Mulai proses pelaksanaan seleksi di Panitia Seleksi hingga pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan di DPR yang diikuti 10 nama hasil seleksi Pansel bentukan Presiden.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua