Jumat, 15 November 2019

Cyber Law dan Pro Bono Jadi Materi Favorit PKPA di Hukumonline

Materi tambahan khusus bersama dengan Legal Innovation.
M-29
Haris Azhar (tengah) bersama para peserta PKPA yang digelar di Hukumonline Training Center. Foto: HOL

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pertama yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Fakultas Hukum Universitas YARSI bersama Hukumonline dinilai memuaskan oleh peserta. Tak disangka, materi tambahan cyber law dan pro bono menjadi favorit para peserta.

 

Cyber law dan pro bono itu sangat bagus, menurut saya itu perlu dipertahankan,” kata Junivar, salah satu fresh graduate peserta PKPA. Junivar mengaku awalnya berminat karena tertarik pada daftar pemateri PKPA di Hukumonline.

 

“Yang paling saya perhatikan ketika memilih adalah narasumbernya,” kata pria lulusan kampus hukum negeri di Semarang ini. Ternyata ia pun terpuaskan dengan daftar materi tambahan yang diberikan.

 

Irvan, legal officer dari salah satu perusahaan BUMN, menceritakan hal serupa. Menurutnya materi seperti pro bono dan cyber law minim disampaikan di bangku kuliah. Ia merasa ‘tercerahkan’ oleh pengajar-pengajar andal PKPA di Hukumonline.

 

Tahun 2019 menjadi kali pertama Hukumonline terlibat langsung mempersiapkan calon advokat andal dan terpercaya. Langkah ini diambil setelah hampir dua dekade berkomitmen sebagai media massa yang ikut memajukan dunia hukum Indonesia. Selama itu pula Hukumonline aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, konferensi ataupun workshop bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, pelaku usaha hingga fresh graduate.

 

Materi PKPA yang disajikan Hukumonline sesuai dengan standar Peradi ditambah dengan materi tambahan khusus. Ada tiga materi khusus dari Hukumonline yaitu Cyber Law (1 sesi), Kewajiban Pro Bono bagi Advokat (1 sesi), dan Legal Innovation (1 sesi).

 

Pro bono adalah salah satu kewajiban profesi advokat yang juga diatur UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Namun pelaksanaannya masih belum memuaskan dan berdampak luas seperti harapan. Sedangkan tema cyber law dan legal innovation adalah salah satu tantangan besar era digital yang harus dihadapi profesi  advokat.

 

Lima puluh peserta PKPA mengikuti kelas setiap Senin-Jumat malam sejak 8 Oktober hingga  6 November lalu. Kelas dimulai pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB di Hukumonline Training Center. Hukumonline berencana kembali menyelenggarakan PKPA secara berkala.

 

Baca:

 

Butuh banyak Advokat Berkualitas

Sesi terakhir PKPA diisi materi mengenai pengadilan HAM. Haris Azhar, advokat hak asasi manusia yang juga aktivis HAM dihadirkan secara khusus untuk menyampaikannya. “Kita membutuhkan banyak lawyer dengan kualitas yang baik di Indonesia,” kata Haris. Jumlah yang banyak itu diharapkan bisa tersebar merata di berbagai daerah Indonesia.

 

Di sisi lain ia menyayangkan banyak kelulusan ujian profesi advokat yang diobral. Kondisi ini dianggapnya tidak ideal bersamaan meningkatnya kebutuhan praktisi hukum di Indonesia. Seharusnya jumlah advokat bertambah makin banyak namun dengan kualitas yang juga baik.

 

Haris menyambut baik penyelenggaraan PKPA yang mendorong lahirnya advokat-advokat berkualitas. “Lawyer yang menjaga kualitas dan bekerja secara baik, tidak kotor, itu punya pangsa pasar tersendiri,” Haris menambahkan.

 

Selain kualitas pekerjaan yang baik, Haris menilai lawyer juga harus memiliki attitude yang baik dalam menjalankan profesinya. Oleh karena, itu pembekalan soal etika dan tanggung jawab profesi hukum juga perlu ditekankan.

 

Peserta PKPA lainnya, Fardhly Noeshran sependapat dengan Haris. Peserta PKPA paling senior ini adalah anggota Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Ia mengaku puas untuk materi kode etik dalam PKPA di Hukumonline. Kehadiran praktisi hukum berpengalaman untuk sesi itu dinilainya berhasil memberikan gambaran konkret. “Yang paling penting di setiap profesi itu kode etik-nya,” kata Fardhly.

 

Para corporate lawyer dari sejumlah firma hukum besar Indonesia memang tercatat ikut mengajar PKPA di Hukumonline. Hal itu melengkapi sudut pandang selain dari para pengurus Peradi dan akademisi Fakultas Hukum Universitas YARSI.

 

Sebut saja antara lain Ahmad Fikri Assegaf (Partner, Assegaf Hamzah & Partner), Lia Alizia (Partner, Makarim & Taira S.), David Tobing (Partner, Adams&Co), Almaida Askandar (Partner, IABF), Dewi Savitri Reni (Partner, SSEK), Mohamad Kadri (Partner, AKSET Law), dan Fauzul Abrar (Partner, Mulyana Abrar Advocates).

 

Upaya pertama Hukumonline terlibat menyelenggarakan PKPA ini nampak mendapatkan sambutan yang memuaskan. Slot terbatas yang tersedia diisi penuh oleh para peserta yang mendaftar. Para peserta bahkan sengaja datang khusus dari beberapa wilayah di luar Jakarta.

 

Seperti diatur dalam UU Advokat, ada beberapa tahap untuk dapat diangkat menjadi advokat. Mulai dari mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, mengikuti ujian profesi advokat, mengikuti magang, hingga akhirnya pengangkatan dan bersumpah sebagai advokat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua