Kamis, 28 November 2019

10 Calon Hakim MA Ini Bakal ‘Diuji’ DPR

KY senantiasa menjaga kualitas dan integritas para calon yang diusulkan agar tidak terjadi penolakan DPR seperti pada seleksi sebelumnya.
Aida Mardatillah
Pimpinan KY secara resmi menyerahkan 10 calon hakim tingkat MA ke Pimpinan DPR di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Jakarta, Kamis (28/11). Foto: Humas KY

Pimpinan Komisi Yudisial (KY) secara resmi menyerahkan 6 calon hakim agung (CHA) dan 4 calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuannya di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III Jakarta, Kamis (28/11/2019). Ke-10 calon hakim tingkat MA ini merupakan peserta yang dinyatakan lulus serangkaian seleksi berdasarkan penetapan hasil rapat pleno KY yang dihadiri Pimpinan dan Anggota KY pada Selasa (19/11/2019).

 

Sebelumnya, 21 calon hakim tingkat MA ini menjalani seleksi wawancara terbuka pada 12-18 November 2019 sebagai seleksi tahap akhir. Rinciannya, 13 orang calon hakim agung (CHA); 4 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor); dan 4 orang calon hakim ad hoc hubungan industrial.  

 

Adapun 10 nama yang diusulkan KY. Rinciannnya 6 CHA yakni Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Soesilo (kamar pidana); Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Dwi Sugiarto (kamar perdata); Panitera Muda Perdata Khusus pada MA Rahmi Mulyati (kamar perdata);        

 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang H. Busra (kamar agama); Hakim Militer Utama Dilmiltama Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (kamar militer); dan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim Sartono (kamar TUN, khusus Pajak).  

 

Sedangkan 4 calon hakim ad hoc pada MA yang diusulkan KY yakni Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Surabaya Agus Yuniato dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada PT Sulawesi Tengah Ansori (calon hakim ad hoc tipikor pada MA). Sementara, calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA yaitu Willy Farianto (advokat dari unsur Apindo) dan Sugianto (hakim ad hoc hubungan industrial pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh).

 

Ketua Komisi Yudisial Jaja Achmad Jayus mengatakan 10 calon hakim tingkat MA tersebut dinyatakan lulus serangkaian tes yang diselenggarakan KY, mulai seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, dan wawancara akhir.

 

“Kita minta 6 CHA dan 4 calon hakim ad hoc pada MA itu disetujui DPR untuk ditetapkan sebagai hakim agung dan hakim ad hoc pada MA oleh Presiden,” kata Jaja dalam keterangannya, Kamis (28/11/2019). Baca Juga: Berharap Besar Usulan CHA Diterima DPR

 

Dia menerangkan penentuan kelulusan dengan cara mengakumulasi nilai materi yang diujikan dalam seleksi wawancara dengan menetapkan batas nilai minimum nilai kelulusan dalam wawancara. “Keputusan kelulusan seleksi wawancara ini juga dengan mempertimbangkan nilai pada tahap sebelumnya,” kata Jaja.  

 

Jaja mengungkapkan usulan jumlah CHA yang diusulkan ke DPR tidak memenuhi jumlah yang diminta MA yakni sebanyak 11 hakim agung dengan rincian: 3 orang untuk kamar pidana; 1 orang untuk kamar agama; 2 orang untuk kamar militer; 4 orang untuk kamar perdata; dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Demikian pula, usulan jumlah calon hakim ad hoc pada MA yang berjumlah 9 orang dengan rincian, 3 hakim ad hoc tipikor pada MA dan 6 hakim ad hoc hubungan industrial pada MA.

 

Hal tersebut dilakukan KY untuk menjaga kualitas dan integritas para calon yang diusulkan agar tidak terjadi penolakan oleh DPR seperti pada seleksi sebelumnya. “KY terus menjalin komunikasi yang intens dengan DPR. KY telah menjelaskan standar kompetensi beserta metode yang telah dilakukan KY selama proses seleksi berlangsung,” kata Jaja.

 

Jaja berharap besar kepada anggota DPR periode yang baru (2019-2024) untuk menerima semua usulan CHA dari KY. Sebab, saat ini kebutuhan hakim agung di MA cukup besar terutama hakim pajak (kamar TUN). Menurutnya, hampir 70 persen kasus yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didominasi kasus perpajakan.

 

“Tentu saja, KY akan terus melakukan komunikasi kepada pimpinan fraksi-fraksi dan komisi III DPR untuk meyakinkan bahwa CHA hasil seleksi KY memang benar-benar layak untuk menjadi hakim agung,” harapnya.

 

Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Aidul Fitriciada Azhari  menegaskan ada 12 kompetensi (parameter) untuk menentukan kelulusan calon hakim ini yakni aspek personal (kepribadian), integritas, sosial (kemasyarakatan), kerja sama, kepemimpinan, teknis yudisial, kemampuan hukum acara, aspek hukum tata negara, wawasan global, penilaian LHKPN, penilaian kesehatan. Meski penilaian kesehatan telah diuji sebelumnya, tetapi menjadi satu kesatuan sistem penilaiannya.

 

“Jadi, sistem penilaiannya dilakukan secara akumulatif,” kata Aidul.

 

Dia melanjutkan 10 calon hakim pada MA yang lulus seleksi di KY akan mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR. Karena itu, KY meminta calon hakim lulus untuk tidak melakukan lobi politik. Biarkan KY yang melakukan komunikasi kepada DPR bahwa calon hakim yang diusulkan layak menjadi hakim MA.

 

Fit and proper test di DPR adalah forum politik dan bukan forum kompetensi, seperti di KY. Karena itu, para calon hakim MA yang diusulkan KY harus segera mempersiapkan diri,” pintanya.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan sesuai UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, paling lama 30 hari kerja setelah nama diterima, harus sudah ditetapkan CHA dan calon hakim ad hoc pada MA yang disetujui atau ditolak. Artinya, jika diterima tanggal 28 November 2019, hitung-hitungannya masih ada waktu DPR hingga 5 Februari 2020, karena terpotong ada masa reses DPR.

 

“Karena itu, kami dari komisi III akan mendengarkan masukan dari pimpinan. Kalau ini sangat dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan kami akan menyampaikan aspirasi ini agar fit and proper test secepatnya. Mudah-mudahan CHA yang diusulkan oleh KY sudah bagus semua, sehingga dalam fit and proper test tidak ada masalah lagi,” kata Adies.

   

Sebagai informasi, dalam beberapa kali musim seleksi CHA, beberapa CHA yang diusulkan KY ditolak Komisi III DPR. Terakhir, Komisi III DPR menolak empat CHA usulan KY pada Selasa (21/5/2019) lalu. Keempat CHA yang ditolak DPR itu adalah Ridwan Mansyur (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung); Matheus Samiaji (Hakim Tinggi Pengadian Tinggi Sulawesi Tengah); Cholidul Azhar (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan), dan Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak).

 

Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji seleksi untuk kamar perdata. Sementara Cholidul Azhar untuk kamar agama dan Sartono untuk  kamar tata usaha negara (TUN). Keputusan menolak diambil setelah 7 fraksi memberi penilaian seragam dengan menolak seluruhnya. Sementara tiga fraksi lainnya ada yang menerima 1 calon, ada pula semua calon. (Baca Juga: Alasan DPR Tak Loloskan 4 CHA)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua