Senin, 02 Desember 2019

Menanti Pembaharuan Aturan Kepemilikan Bank Oleh: Rio Christiawan*)

​​​​​​​Persoalan implementasi single presence policy sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 39/POJK.03/2017 justru menyebabkan persoalan baru pada konsolidasi khususnya bank Buku I dan bank Buku II.
RED
Rio Christiawan. Foto: Istimewa

Dunia perbankan di Indonesia yang saat ini menganut asas single presence policy (kebijakan kepemilikan bank secara tunggal). Aturan kepemilikan tunggal diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2017 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank atau dimungkinkan dua jika salah satunya berprinsip campuran (join venture bank) dan syariah.

 

Secara historis pasca krisis ekonomi tahun 1998 single presence policy merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Nicholas Lash (1987), menyebutkan bahwa konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat.

 

Pada press release 29 Januari 2019 yang lalu, OJK menjelaskan bahwa konsolidasi pada industri perbankan bukan tuntutan regulasi tetapi lebih berfungsi menambah daya saing perbankan, khususnya pada bank-bank kecil yang sudah tidak mampu berkompetisi. Kini pelaku usaha perbankan mengajukan relaksasi aturan single presence policy sebagaimana tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2017.

 

Persoalannya justru ekspansi dunia perbankan saat ini terkendala ketentuan OJK tersebut. Salah satu kendala yang dipandang menghambat pelaku industri perbankan adalah akuisisi harus disertai dengan merger sehingga hanya menjadi satu entitas untuk memenuhi single presence policy. Fungsi intermediary perbankan tentu lebih optimal jika akuisisi tidak dibarengi dengan merger, sehingga akan tetap akan ada dua entitas yang menjalankan fungsi intermediary, sehingga dipandang lebih akan mendorong perekonomian nasional.

 

Persoalan implementasi single presence policy sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 39/POJK.03/2017 justru menyebabkan persoalan baru pada konsolidasi khususnya bank Buku I dan bank Buku II. Persoalannya adalah threshold kepemilikan saham pengendali, sehingga jika bank tersebut mendapat permodalan dari investor yang telah memiliki bank lain maka jika melebihi 25 persen dan tanpa dilakukan merger akan terkendala ketentuan single presence policy.

 

Sedangkan pertimbangan melakukan akuisisi disertai merger dalam hal ini tentu akan memperhitungkan banyak hal, persoalannya tentu akan lebih sederhana jika opsi kewajiban merger dapat dihindari, karena menyatukan dua entitas tentu memerlukan waktu dan memiliki lebih banyak kendala. Sehingga proposal relaksasi POJK Nomor 39/POJK.03/2017 terkait single presence policy adalah untuk menambah batas maksimal (threshold) kepemilikan saham, yang kini hanya 25 persen telah dikualifikasikan sebagai pemegang saham pengendali (PSP).

 

Tujuan Relaksasi

Pradjoto (2018), menyatakan bahwa revisi ketentuan POJK Nomor 39/POJK.03/2017 memiliki tujuan utama yakni mendorong mengembalikan fungsi intermediary Bank buku I dan II yang sudah kesulitan menjalankan fungsi intermediary. Persoalan intermediary disebabkan karena ratio funding dan lending yang tidak seimbang, tingginya non performing loan (NPL) maupun sebab operasional lainnya.

 

Sebaliknya banyak bank besar yang masih menginginkan ekspansi terganjal oleh ketentuan single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017. Persoalannya adalah implementasi dari POJK Nomor 39/POJK.03/2017 secara operasional perbankan akan menimbulkan konsekuensi merger pada setiap akuisisi atau pembentukan holding perusahaan perbankan sebagai konsekuensi.

 

Pemerintah sebagai regulator selain harus mempertimbangkan usulan relaksasi pelaku industri, tentu harus mempertimbangkan esensi dari usulan revisi single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017. Kepentingan pemerintah melalui OJK dan BI adalah mewujudkan fungsi perbankan yang sehat. Pengertian fungsi perbankan yang sehat adalah dapat menjalankan fungsi intermediary dengan baik, sebab jika semakin banyak bank yang mengalami gangguan fungsi intermediary maka secara otomatis akan berpengaruh pada pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

 

Relaksasi terhadap ketentuan single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017 memang diperlukan guna memperkuat arus permodalan dan likuiditas bank buku I dan II. Tanpa likuiditas yang kuat tentu fungsi perbankan akan terganggu. Namun perlu juga diperhatikan adalah jika aturan relaksasi diterapkan maka bank asing, tidak dapat dikecualikan dari semua kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Uruguay round pada WTO yang telah disepakati Indonesia.

 

Opsi yang paling ideal saat ini selain menaikkan jumlah batasan maksimum (threshold) PSP adalah pada pengambil-alihan sebagian atau seluruh kepemilikan saham bank yang mengakibatkan adanya pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan saham tetapi tidak terjadi pengalihan aktiva dan pasiva seperti halnya pada merger. Opsi ini akan memudahkan OJK dan BI karena tidak perlu mengawasi banyak pihak.

 

Namun dalam hal ini bank asing tetap tidak dapat dikecualikan, sehingga resikonya jika kebijakan single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017 bank asing akan berpotensi mendominasi industri perbankan di Indonesia mengingat bank buku III dan IV, selain bank BUMN banyak dikuasai oleh bank asing. Dalam hal ini idealnya pemerintah sebagai regulator memiliki kalkulasi atas revisi single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017 dan dampaknya terhadap kepentingan bank asing.

 

Kendala dan Sinkronisasi

Revisi kebijakan single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017 nampaknya akan menempuh jalan yang panjang, mengingat semua instrumen yang terkait dengan hukum perbankan sudah mengacu pada sistem single presence policy. Perlu dipahami bahwa peraturan OJK (POJK) maupun peraturan BI adalah peraturan di tingkat operasioanl bank.

 

Dalam hal ini substansi POJK maupun peraturan BI tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengacu pada asas hukum lex superiori derogate legi inferiori (aturan hukum yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi). Artinya revisi single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tidak dapat dilakukan seketika tanpa sinkronisasi dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi dan kini masih menggunakan prinsip kepemilikan tunggal dengan batasan maksimum (threshold) adalah 25 persen.

 

Selain perlu melakukan sinkronisasi dengan aturan lain yang terkait seperti UU PT, PP terkait Merger, akuisisi dan konsolidasi maupun instrumen UU Perbankan yang masih mengacu pada single presence policy. Momentum revisi POJK Nomor 39/POJK.03/2017 saat ini bersamaan dengan pembahasan revisi UU Perbankan dan revisi UU Persaingan usaha, idealnya revisi atas ketentuan single presence policy pada POJK Nomor 39/POJK.03/2017 telah disinkronkan dengan revisi UU Perbankan dan revisi UU Persaingan usaha.

 

Dalam revisi RUU Perbankan, Pasal 28 ayat (1) masih mengacu single presence policy dan pada Pasal 106 ditegaskan kewajiban divestasi pada PSP, jika menjadi PSP pada lebih dari 1 bank maka dalam kurun waktu selambatnya lima tahun wajib dilaksanakan divestasi. Demikian juga dengan revisi RUU Persaingan Usaha belum mengatur perkecualian bagi bank. Sinkronisasi adalah hal yang penting dilakukan sehingga nantinya tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

 

Secara hukum idealnya revisi POJK Nomor 39/POJK.03/2017 dilakukan setelah revisi RUU Perbankan dan revisi RUU Persaingan Usaha. Kendalanya adalah revisi RUU perbankan tidak masuk dalam prolegnas tahun ini untuk disahkan dan revisi RUU Persaingan Usaha meskipun sempat masuk prolegnas namun pengesahannya ditangguhkan.

 

Saat ini para pihak yang menginisiasi perubahan single presence policy, harus mengawal juga terkait pengesahan berikut substansi terkait pada revisi RUU Perbankan dan revisi RUU Persaingan Usaha sehingga jika nantinya diputuskan revisi POJK Nomor 39/POJK.03/2017 maka telah sesuai dengan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi.

 

*) Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn. adalah Faculty Member International Business Law Universitas Prasetiya Mulya.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua