Selasa, 03 Desember 2019

Kekhawatiran Maria Farida Terkait Omnibus Law

Maria Farida pesimis DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan RUU Penciptaan Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 5 tahun ke depan.
Rofiq Hidayat
Prof Maria Farida Indrati saat dimintai pandangannya terkait RUU Omnibus Law di ruang rapat Baleg DPR, Senin (2/12). Foto: RFQ

Saya mohon maaf, saya katakan lebih baik tunggu dulu (membuat omnibus law, red). Jangan sampai ini nantinya menjadi permasalahan.” Pernyataan kekhawatiran itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Maria Farida Indrati saat dimintai pandangannya terkait rencana penyusunan RUU Omnibus Law di Badan Legislasi (Baleg) DPR.  

 

Maria menyampaikan keberatannnya atas rencana pemerintah ingin mempercepat penyederhanan aturan yang berjumlah puluhan menjadi satu undang-undang (UU) ini. Menurutnya, mempercepat pembuatan omnibus law membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Mulai proses pemetaan, penyisiran sejumlah UU, hingga mencabut pasal-pasal yang saling tumpang tindih di berbagai peraturan.

 

“Banyak persoalan dalam sistem regulasi kita yang tumpang tindih, bahkan saling bertabrakan satu UU dengan UU lainnya. Apalagi, gagasan penerapan omnibus law ini lazim digunakan di negara-negara yang menganut sistem common law,” kata Maria di ruang Baleg DPR, Senin (2/12/2019). Baca Juga: Percepat RUU Omnibus Law, Presiden Disarankan Bentuk Tim Ahli

 

Dia khawatir keinginan membentuk omnibus law yang mengebu-gebu tanpa didasari kajian matang dan mendalam berujung sia-sia. Belum lagi, jika omnibus law diterapkan justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. “Saya khawatir ini malah akan terjadi ketidakpastian hukum dan menyulitkan kita semua,” kata dia.

 

Maria mengaku selama puluhan tahun malang melintang di dunia sistem peraturan perundang-undangan, baru mendengar istilah omnibus law. Dia justru heran, siapa sebenarnya yang pertama kali mendengungkan dan mengusulkan agar menerapkan omnibus law. “Kalau mau mempermudah masuknya investasi, tidak kemudian mengobral agar asing dapat menguasai aset negara serta merta,” kritiknya.

 

Dia mengingatkan mempermudah perizinan investasi terkait hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara berpotensi bertentangan dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945. Maria mengaku telah memegang draf terbaru naskah akademik RUU yang digagas pemerintah, namun draf RUU belum ada. Saya sebenarnya ingin lihat hasil akhirnya seperti apa?"

 

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu pesimis DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan RUU Penciptaan Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 5 tahun ke depan. Dia mencontohkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang objek satu hukum pidana beserta sanksinya saja, puluhan tahun tak rampung-rampung.

 

“Kalau UU Omnibus Law dari berbagai macam aturan kita ambil sepotong-sepotong, saya merasa keberatan. Jadinya seperi apa? Tapi, kalau mengambil seluruhnya, tidak sepotong-sepotong saya tidak keberatan,” katanya.

 

Kekhawatiran lain, omnibus law bakal mencabut, menggantikan, atau mengubah pasal dari 74 UU sebagaimana yang telah dikelompokan pemerintah untuk dijadikan satu omnibus law. Baginya, hal tersebut sangat sulit menyusunnya. Misalnya, mencabut pasal 1 dalam sebuah UU yang mengatur definisi bisa berdampak pasal-pasal lain tidak “bunyi”.

 

“Kalau kita lihat 74 UU itu mengatur hal-hal tertentu, lalu siapa yang berhak memberikan izin. Kalau semua disatukan, saya kira akan sulit. Karena menyatukan itu ada pasal-pasal yang diubah dan akan banyak sekali pekerjaan kita,” katanya pesimis.

 

Anggota Baleg DPR Herman Khaeron sejak awal tak setuju dengan ide pembentukan omnibus law. Menurutnya, materi muatan UU yang ada sebenarnya sudah cukup baik bila diterapkan secara benar. “Kalau digabungkan dalam satu UU dari banyak UU, tentu akan banyak penafsiran. Selain itu, belum ada kepastian UU apa saja yang akan digabungkan,” kata Herman.

 

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menilai pembentukan omnibus law dalam bentuk UU tidak terlampau sulit sepanjang ada keinginan politik pemerintah dan DPR. Keinginan Presiden Joko Widodo membuat omnibus law ini justru dalam rangka menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan bertabrakan. “Jadi omnibus law ini seperti malaikat maut pencabut UU,” ujarnya mengibaratkan.

 

“Persoalan tumpang tindih aturan perizinan juga terjadi pada level peraturan daerah (perda) yang berakibat menghambat masuknya investasi. Makanya, perlu kejelasan dan kemungkinan perda dapat dieliminir melalui UU Omnibus Law. Bila tidak, pembentukan omnibus law bakal sia-sia juga. Sebab, setiap daerah memiliki perda terkait perizinan investasi,” kata Supratman.

 

Taufik Basari punya kegelisahan yang sama seperti Prof Maria. Anggota Baleg dari Fraksi Nasional Demokrat itu menilai omnibus law bagi negara sistem civil law adalah hal baru. Menurutnya, pembentukan omnibus law bakal mengubah banyak hal dan membuahkan pekerjaan rumah yang sedemikian banyak.

 

Dia melanjutkan pekerjaan besar membuat omnibus law adalah melakukan pemetaan, penyederhanaan, penyatuan, dan penghapusan pasal-pasal dari sejumlah UU. Belum lagi, bila omnibus law “gagal” diterapkan atau berlakunya tidak efektif dan ada isu terlewat yang dapat menyisakan pekerjaan baru.

 

“Apalagi, hingga kini pemerintah belum menyiapkan secara menyeluruh naskah akademik dan draf RUU-nya. Kuncinya tetap ada di pemerintah,” katanya.

 

Menanggapi pandangan anggota Baleg, Maria memahami keinginan pemerintah agar ada kemudahan masuknya investasi melalui perizinan yang ujungnya bermanfaat bagi masyarakat. Namun sayangnya, sebagai negara hukum terikat dengan sistem peraturan perundang-undangan. “Maka saya katakan, RUU ini seperti apa?” kembali mempertanyakan.

 

Dia menegaskan berdasarkan naskah akademik yang terbaru yang diterimanya terdapat beberapa cluster. Dalam cluster itu terdapat pasal-pasal dari berbagai UU bakal dicabut. Ironisnya, pasal-pasal yang bakal dicabut terdapat 700 halaman. “Kalau ini dibuat, nantinya seperti apa? Seharusnya membuat UU tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, itu yang saya khawatirkan,” lanjutnya.

 

Ditegaskan Maria menyisir 74 UU bukanlah perkara mudah. Apalagi pengaturan satu UU dengan UU lainnya berbeda materi dan kewenangannya. “Jadi sebagai orang yang sering berkecimpung di dunia peraturan perundang-undangan, ini bagaimana? Saya khawatir ini malah tidak sinkron antara pemerintah dan DPR,” tambahnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua