Jumat, 06 Desember 2019

Cegah Eksploitasi Seksual Anak di Lokasi Wisata

Muhammad Yasin

ECPAT Indonesia dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengingatkan kembali pentingnya mencegah eksploitasi seksual anak (ESA) di lokasi-lokasi pariwisata. Serangkaian regulasi sudah diterbitkan untuk mencegah perbuatan tersebut terjadi. Dialog antara para pihak penting untuk membangun pariwisata Indonesia yang bersih dari ESA.

Berdasarkan penelitian ECPAT Indonesia tentang ‘Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan Wisata’ (2019), masih ada empat kabupaten/kota yang rentan kasus ESA. Namun ECPAT tak menyebutkan keempat daerah dimaksud. Pada kuartal awal 2019, ditemukan sebanyak 277 kasus ESA. Sebanyak 60 persen dari jumlah itu terjadi secara offline. Salah satunya, penjualan lima anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Dalam pernyataan resminya yang diterima hukumonline, ECPAT-GIPI menegaskan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi seksual penting dilakukan untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan. Kasus ESA masih sering ditemukan di destina wisata.

Ada sejumlah panduan bagi para pemangku kepentingan untuk mencegah ESA. Misalnya, Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pariwisata No.  PM.30/HK.201/MKP/2010 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Bekerlanjutan. Regulasi yang lebih tinggi ada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua