Jumat, 06 Desember 2019

7 Hal yang Perlu Dilakukan Calon Investor Sebelum Berinvestasi di Bidang PBK

Masyarakat dan calon investor disarankan berhati-hati sebelum mengembangkan investasi ke sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK).
M. Agus Yozami
Foto: Bappebti.go.id

Para pelaku usaha dan calon investor disarankan turut mengembangkan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menilai sektor PBK di Indonesia harus semakin didorong agar dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Namun, masyarakat dan calon investor perlu melakukan langkah-langkah pendalaman sebelum berinvestasi di bidang PBK.

 

“Selama tiga tahun terakhir industri PBK menunjukan tren yang positif, sehingga secara tidak langsung menarik minat pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sejenis walaupun belum mendapatkan izin dari Bappebti. Untuk itu, saya mengimbau masyarakat dan calon investor untuk berhati-hati dan melakukan 7P sebelum masuk ke sektor PBK,” kata Jerry seperti dikutip dari situs Kemendag, Kamis (5/12).

 

Jerry menjabarkan 7 hal (7P) yang harus dilakukan para pelaku usaha dan calon investor yang ingin mengembangkan investasi di bidang PBK. 1) pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan untuk bertransaksi, 2) pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, 3) pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan, 4) pantang percaya dengan janji-janji keuntungan yang tinggi, 5) pelajari wakil pialang berjangka yang telah berizin dari Bappebti, 6) pelajari dokumen-dokumen perjanjiannya, dan 7) pelajari risiko-risiko yang dihadapi.

 

Lebih lanjut, Jerry menjelaskan tujuan PBK yaitu sebagai sarana lindung nilai (hedging), sarana pembentukan harga (price discovery), dan sarana investasi. Tujuan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

Selain imbauan 7P, Jerry menegaskan pemerintah terus siaga melindungi masyarakat dari kegiatan perdagangan berjangka yang dilakukan secara ilegal. Menurutnya, Bappebti Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan secara terus menerus dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Penyedia Layanan Domain (Registrar) melakukan tindakan berupa pemblokiran domain dan situs pelaku usaha ilegal.

 

(Baca: 8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal)

 

Selain itu, Bappebti bekerja sama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penegak hukum terkait untuk melakukan penghentian kegiatan transaksi PBK, termasuk penyelenggaraan seminar, lokakarya, pelatihan, promosi, atau gelar wicara yang diadakan oleh pelaku ilegal.

 

“Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada nasabah dan stakeholder di industri PBK,” katanya.

 

Pada kesempatan itu, Jerry juga menekankan pentingnya kehadiran bursa berjangka komoditi yang layak agar dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengelola risiko fluktuasi harga. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama komoditi di dunia sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer, seperti komoditi pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang harganya selalu mengalami fluktuasi.

 

“Era globalisasi telah membuat persaingan semakin ketat dan risiko fluktuasi harga tidak bisa diprediksi. Maka sudah selayaknya Indonesia mempunyai bursa berjangka yang mampu berdiri sejajar dengan bursa-bursa lainnya di dunia agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan risiko,” ujarnya.

 

Sekadar catatan, Bappebti telah memblokir 63 domain pialang berjangka ilegal, dan sepanjang tahun 2018, Bappebti telah memblokir 161 domain (domain terlampir). Pemblokiran dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta sejumlah perusahaan penyedia jasa situs internet dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia.

 

"Pemblokiran yang dilakukan ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan Bappebti secara berkesinambungan," kata Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan M. Syist beberapa waktu lalu.

 

Untuk itu, masyarakat diingatkan kembali dan diminta agar selalu memastikan legalitas dari pemerintah terlebih dahulu terhadap perusahaan yang menawarkan investasi sebelum melakukan investasi. Untuk mengetahui pialang berjangka yang diblokir, masyarakat dapat melihat link ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua