Rabu, 11 Desember 2019

Mengukur Aspek Pajak dari Pertambangan Batu Bara

Di tengah meningkatnya laju produksi, sumbangan pajak dari sektor batubara diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya.
CT-CAT

Sebagai salah satu produsen dan pengekspor batu bara terbesar di dunia, dibukanya pertambangan sebagai jalur investasi luar negeri turut meningkatkan keran produksi, ekspor, dan penjualan batu bara Indonesia. Setidaknya, ada beberapa faktor pendorong peningkatan produksi dan ekspor batu bara di Indonesia, seperti kualitas cadangan yang melimpah dari level menengah hingga rendah, upah tenaga kerja yang rendah, serta harga jual yang kompetitif. Di samping itu, posisi geografis Indonesia yang strategis juga turut berkontribusi pada kemudahan proses pemasokan batu bara ke negara-negara berkembang yang telah menggunakannya sebagai pembangkit tenaga listrik.

 

Pemberlakuan pajak pada industri batu bara sendiri tidak lepas dari sejarah perkembangan bentuk perjanjian antara pemerintah dan para pengusaha batu bara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan misalnya—merupakan awal bentuk perjanjian berupa kontrak karya atau dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Adapun tata cara pungutan untuk Pajak penghasilan (PPh)  dan Pajak pertambahan nilai (PPN) mengikuti ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya atau PKP2B.

 

Pada Februari 2009, ketetapan baru UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bentuk perjanjian karya yang ada, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin ini memiliki konsekuensi terhadap pengenaan pajak menggunakan sistem prevailing, dalam hal ini, undang-undang perpajakan.

 

Aspek Pajak Batu Bara

Pada 2009, ada kenaikan yang signifikan, bahkan mencapai lebih dari 200 persen pada produksi batu bara. Sebagai perbandingan, jika pada tahun 2000 sejumlah 77 ton, pada 2009—jumlah ini meningkat menjadi 256 ton. Pada akhirnya, laju produksi yang meningkat ini diharapkan dapat menambah sumbangan pajak dari sektor batu bara.

 

Sayangnya, di tahun 2019 penerimaan pajak sektor tambang mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh pelemahan dan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas tambang, termasuk batu bara. “Banyak masalah yang dihadapi oleh pengusaha tambang, sehingga berimbas pada kemampuan membayar pajak. Demikian pula dengan status operasi perusahaan pemegang PKP2B yang akan berakhir masa kontraknya. Apakah ini kembali menjadi tidak jelas and what’s the next?” tutur Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), sekaligus Dewan Pakar Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI), Joyada Siallagan, dalam acara Bimbingan Teknis Dasar Konsultan Hukum Pertambangan HKHPI pada 7 Desember 2019 lalu.

 

Dalam acara tersebut, Konsultan Pajak MGI World Wide, Henny Hutapea selaku narasumber, menyampaikan, sebenarnya masih ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. “Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak sektor tambang dengan melakukan reformasi perpajakan, terutama terhadap PPh Badan generasi pertama yang masih dikenakan tarif hingga 45%,” kata dia.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Ikatan Kuasa Hukum & Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua