Rabu, 11 Desember 2019

Catatan Penting atas RUU Masyarakat Hukum Adat

Substansi RUU MHA harus mampu menerjemahkan hak konstitusi, antara lain hak bawaan, asal usul, hak kolektif, hak pengelolaan penuh, rehabilitasi hak MHA yang diambil paksa seperti tanah dan hutan adat, serta segala hak yang dimiliki MHA tidak bisa diambil/dicabut pihak lain termasuk negara.
Ady Thea DA
Ilustrasi kayu dari hutan. Foto: SGP

Badan legislasi (Baleg) DPR, pemerintah, dan DPD sepakat memasukan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Ada 3 fraksi yang mendukung masuknya RUU Masyarakat Hukum Adat tersebut yakni Nasional Demokrat (Nasdem), PKB, dan PDIP.

 

Demikian penjelasan anggota Komisi IV DPR Sulaeman L Hamzah, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (9/12/2019) kemarin. Politisi partai Nasional Demokrat itu memaparkan pembahasan RUU MHA yang mandek akan dilanjutkan (carry over) dengan draft yang sudah ada sebelumnya.

 

“Secara umum Baleg tidak keberatan dengan RUU MHA. Ada 3 fraksi yang mengusulkan RUU ini yakni Nasdem, PKB, dan PDIP,” kata Sulaeman dalam diskusi di Jakarta, Senin (9/12/2019). Baca Juga: Tok! Pembentuk UU Sepakati 50 RUU Prolegnas 2020

 

Sulaeman mengatakan untuk saat ini DPR menunggu DIM dari pihak pemerintah. Melalui Surat Presiden (Surpres) yang diterimanya, Sulaeman menyebut ada 6 kementerian yang ditugaskan untuk membahas RUU MHA bersama DPR, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Desa.

 

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menegaskan RUU MHA penting untuk segera dibahas dan disahkan. Rukka mengatakan tahun lalu pihaknya sempat diundang satu kali oleh Kementerian KLHK untuk membahas DIM RUU MHA dan Menteri Dalam Negeri ketika itu, Tjahjo Kumolo sempat mengklaim DIM yang menjadi urusan Kemendagri sudah beres. Tapi sampai saat ini DIM itu tak kunjung diserahkan pemerintah kepada DPR. “Pemerintah dan DPR harus segera membahas dan mengesahkan RUU MHA,” tegasnya.

 

Rukka memaparkan substansi RUU MHA harus mampu menerjemahkan hak konstitusi MHA antara lain hak bawaan, asal usul, dan hak kolektif. Segala hak yang dimiliki MHA tidak bisa diambil oleh pihak lain termasuk negara. MHA harus diberi kewenangan penuh untuk mengelola wilayahnya dan pengakuan terhadap keyakinan. Selain itu, RUU MHA perlu mengatur rehabilitasi hak MHA yang selama ini diambil secara paksa seperti tanah dan hutan adat.

 

Dia juga menyoroti Pasal 21 draft RUU MHA, yang membuka peluang untuk mencabut hak masyarakat hukum adat. Rukka menegaskan hak masyarakat tidak dapat dicabut sekalipun oleh negara. Karena itu, dia mengusulkan pasal ini dicabut. Untuk mendorong pembahasan RUU MHA, Rukka mengatakan dalam waktu dekat akan menyambangi pimpinan partai politik (parpol) dan Baleg DPR untuk memberi masukan secara langsung.

 

Selain itu, koalisi organisasi masyarakat sipil akan membuat jejaring yang lebih luas untuk merangkul banyak pihak, salah satunya akademisi.

 

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menekankan pentingnya keberadaan MHA yang sudah diakui dalam berbagai peraturan, termasuk konstitusi. Namun, definisi tentang MHA di setiap UU berbeda, ada yang menyebutnya sebagai masyarakat tradisional. Ketentuan yang mengatur tentang pengakuan terhadap MHA juga berbeda-beda. Tapi yang jelas, hanya segelintir peraturan daerah yang mengakui keberadaan MHA. “Komnas HAM berpendapat RUU MHA diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusi,” kata Sandra.

 

Menurut Sandra, RUU MHA penting untuk menghilangkan berbagai regulasi yang mengatur secara berbeda-beda terkait MHA. Pengakuan ini penting karena terkait hak yang dimiliki MHA. Karena itu, RUU MHA berperan untuk mensinergikan dan melengkapi semua hak MHA yang selama ini belum diatur secara jelas. “RUU MHA harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal HAM,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua