Rabu, 11 Desember 2019

MK: Syarat Jeda 5 Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada

Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat masa tunggu harus diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Indonesia. Foto: SGP

Mahkamah Konstitusi (MK) memberi syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkracht. Demikian inti Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).   

 

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” ucap Ketua Majelis MK Anwar saat membacakan Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 di ruang sidang MK, Rabu (11/12/2019). (Baca Juga: MK: Terpidana-Terdakwa Boleh Nyalon Kepala Daerah, Kecuali…)

 

Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf g selengkapnya berbunyi: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang.  

 

Sebelumnya, ICW dan Perludem mempersoalkan aturan syarat mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang berstatus terdakwa atau mantan narapidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada ini. Mereka menilai berlakunya pasal itu masih membolehkan orang yang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah. Syaratnya, hanya menyampaikan pengumuman kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana korupsi. Pasal itu masih membuka kesempatan calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana (korupsi) tanpa adanya syarat masa tunggu.

 

Mereka meminta tafsir syarat tambahan terhadap mantan terpidana (korupsi) yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam petitum permohonannya, Mahkamah diminta menyatakan pasal itu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Baca Juga: MK Diminta Perketat Syarat Mantan Terpidana Nyalon Kepala Daerah

 

Mendahulukan kepentingan masyarakat

Mahkamah menilai calon kepala daerah yang pernah menjalani hukuman pidana, namun tidak diberi waktu cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata (bisa) terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji. Tak sedikit mereka mengulang kembali tindak pidana yang sama, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Hal ini berakibat semakin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas.

 

Mahkamah melanjutkan syarat calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada ini terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan membangun demokrasi yang sehat. Dua kepentingan ini yaitu kepentingan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapat calon pemimpin berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan yang dijanjikan oleh demokrasi dan dilindungi konstitusi.

 

“Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidak semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi ‘siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah’, melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yakni hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan,” dalih Mahkamah.

 

Menurut Mahkamah, dalam proses berdemokrasi, sebelum mendahulukan sosok yang dipilih rakyat melalui suara terbanyak, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan terkait kualifikasi sosok yang berkompetensi. “Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan oleh Polybius,” tegasnya.

 

Terkait dalil Pemohon mengenai masa tunggu, Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat masa tunggu harus diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Begitu pula mengenai lamanya tenggat waktu, Mahkamah tetap konsisten merujuk Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.

 

“Hal tersebut kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa,” demikian bunyi pertimbangan Mahkamah.

 

Dalam Putusan MK No. 4/PUUVII/2009, Mahkamah berpendapat dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Argumentasi Mahkamah ini sekaligus penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang memohon masa tunggu 10 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

“Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, konstitusionalitas norma yang mengatur persyaratan calon kepala daerah sepanjang berkenaan dengan mantan narapidana harus didasarkan pada putusan a quo dan karenanya permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua