Sabtu, 14 Desember 2019

Indonesia-Rusia Tanda Tangani Perjanjian MLA

Sudah dijajaki selama dua tahun terakhir.
RED/MYS
Ilustrasi perjanjian kerja sama Indonesia-Rusia. Ilustrator: BAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia sepakat kerja sama Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). MLA adalah kerja sama saling memberikan bantuan dalam masalah-masalah hukum. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memungkinkan Indonesia mengadakan kerja sama dengan negara lain mengatasi persoalan hukum lintas negara, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara mitra kerja sama.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly  bersama  Menteri Kehakiman Rusia Aleksandr Konovalov menandatangani kerja sama MLA tersebut di Moskow pada 13 Desember waktu setempat. “Perjanjian MLA antara Pemerintah Republik Indonesia-Rusia ini merupakan perjanjian MLA yang ke-11 yang terkait kerja sama Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau MLA,” jelas Yasonna.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia sudah menandatangani kerja sama MLA  dengan sejumlah negara lainnya seperti Australia, Hong Kong, Tiongkok, Korsel, India, Vietnam, UEA, Iran, Swiss, dan negara-negara ASEAN.

Menkumham Yasonna menjelaskan, bahwa Perjanjian MLA ini terdiri atas 23 pasal yang antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. “Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta,” jelasnya.

Perjanjian MLA antara Indonesia-Rusia ini, terwujud melalui proses perundingan selama dua tahun yang dipimpin Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar.

(Baca juga: Indonesia dan Laos Bangun Kerja Sama Bidang Hukum).

Pasca penandatanganan perjanjian ini, Menkumham berharap dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, juga dijadwalkan Indonesia-Rusia akan menandatangani perjanjian ekstradisi, Memorandum of Cooperation (MoC), dan Persetujuan Simplikasi Visa pada awal tahun 2020 pada saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Jakarta.

Menkumham meneruskan, perjanjian MLA antara Pemerintah Republik Indonesia-Rusia merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. “Juga menjadi keberhasilan diplomasi yang sangat penting,” ucapnya, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Kementerian yang diterima hukumonline.

Sebab, menurut Menkumham Yasonna, mengingat Indonesia-Rusia memiliki sejarah panjang hubungan diplomatik terjalin sejak hampir 70 tahun lalu. Rusia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia saat ini, baik secara politik maupun secara ekonomi. “Belakangan ini, dalam bidang ekonomi Rusia menjadi tujuan ekspor kopi dan buah-buahan dari Indonesia. Selain itu, pada tahun 2018 Indonesia juga telah mengeskpor kapal cepat produksi Banyuwangi ke Rusia,” ujarnya.

Lebih lanjut, nilai investasi Rusia di Indonesia juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan penandatanganan 13 Memorandum of Understanding antara pelaku bisnis dari Rusia dan Indonesia pada 1 Agustus 2019 lalu.

Demikian pula dalam bidang pariwisata, kunjungan wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan sebaliknya, terus mengalami peningkatan. “Oleh karena itu, kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang penting untuk ditingkatkan, termasuk kerja sama di bidang hukum,” ujar Menkumham.

(Baca juga: MLA, Tumpuan Penegakan Hukum Lintas Negara).

Menkumham melanjutkan, bahwa Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan arahan dan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery). “Yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum. Seperti perjanjian MLA Pemerintah Republik Indonesia-Rusia yang baru saja ditandatangani ini,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Menkumham Yasonna H Laoly atas nama Pemerintah Republik  Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Rusia yang telah membantu dan memudahkan serta menjadikan Perjanjian MLA ini terwujud. Menkumham juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia, Mohamad Wahid Supriyadi, dan Kementerian atau Lembaga terkait, Kemenko Polhukam, Kemenlu, Polri, dan PPATK. “Yang telah bersama-sama mewujudkan dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian MLA Pemerintah Republik Indonesia-Rusia ini,” tutur Yasonna.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua