Minggu, 15 Desember 2019

Laporan Pelaksanaan Merger dan Akuisisi Perusahaan Meningkat

Dapat dianggap sebagai indikasi bahwa kesadaran pelaku usaha semakin baik.
Mochamad Januar Rizki
Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Foto: RES

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang menggencarkan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan penggabungan bisnis berupa merger dan akuisisi. Kewajiban pelaporan tersebut merupakan amanat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik pelanggaran hukum persaingan usaha.

Sepanjang 2019, KPPU mencatat sebanyak 101 notifikasi pada kegiatan bisnis tersebut. Secara rinci, aksi bisnis akuisisi mencatatkan 94 notifikasi, merger sebanyak 3 notifikasi, dan 4 notifikasi konsultasi. Sebaliknya, tidak ada notifikasi konsolidasi pada periode ini. Notifikasi aksi bisnis pada 2019 tercatat lebih tinggi dibandingkan pada 2018 dan 2017 yang masing tercatat 78 notifikasi dan 90 notifikasi.

Direktur Direktorat Merger dan Akuisisi KPPU, Daniel Agustino, menyatakan tren peningkatan pelaporan tersebut menandakan kesadaran pelaku usaha mengenai aturan persaingan usaha secara sehat semakin meningkat. “Tren kenaikan ini menandakan kesadaran dunia usaha melaporkan aksi merger dan akuisisinya meningkat. Peningkatan ini juga seiring semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia,” jelas Daniel, Senin (9/12/2019).

Namun, dia mengingatkan masih ada potensi aksi merger dan akuisisi yang tidak dilaporkan ke KPPU. Dia mengingatkan agar pelaku usaha segera melaporkan aksi bisnis untuk menghindari denda Rp1 miliar per hari setiap keterlambatan. “Ada belasan perusahaan terkena denda menandakan masih ada perusahaan belum melaporkan kegiatan akuisisi dan mergernya,” jelas Daniel.

(Baca juga: KPPU Selidiki Dugaan Keterlambatan Notifikasi 60 Peristiwa Merger).

Berdasarkan sektor, industri pengolahan tercatat paling banyak melakukan merger dan akuisisi dengan 30 notifikasi. Disusul sektor energi, pertambangan dan penggalian sebanyak 20 notifikasi, dan sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank sebanyak 16 notifikasi.

KPPU memperkirakan tren merger dan akuisisi ke depan akan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi. Namun, kondisi ini akan berat bagi KPPU karena masih minimnya anggaran yang diberikan dalam alokasi APBN 2020 sebesar Rp130,338 miliar atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Surat Menteri Keuangan Nomor S-704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 menyatakan anggaran KPPU pada 2020 sebesar Rp130,338 miliar. Padahal pada dua tahun sebelumnya 2018 dan 2019 anggaran KPPU mencapai Rp134,795 miliar dan Rp136,631 miliar.

Juru Bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih menyatakan penurunan anggaran ini memberatkan kelembagaan KPPU dalam pengawasan dan penegakkan hukum persaingan usaha. Menurutnya, di tengah perkembangan bisnis saat ini, peran KPPU justru seharusnya diperkuat melalui peningkatan anggaran. Terlebih lagi, jumlah perkara dan laporan KPPU diperkirakan terus meningkat setiap tahun.

“Anggaran KPPU overall segitu-gitu saja. Padahal pertumbuhan ekonomi terus tumbuh dan inflasi meningkat. Tapi, anggaran yang kami terima malah di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau gaji pegawai kami naiknya di bawah inflasi artinya itu bukan naik malah turun,” jelas Guntur di Jakarta, Senin (9/12).

(Baca juga: Tak Semua Transaksi Merger dan Akuisisi Wajib Lapor KPPU, Ini Rinciannya).

Guntur menambahkan bahwa ke depan tupoksi KPPU semakin berat karena mulai efektifnya pengawasan terhadap kemitraan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU harus dapat bersinergi dengan dinas terkait dalam melakukan pengawasan kemitraan melalui advokasi kemitraan yang sehat sehingga kemitraan yang tidak seimbang agar tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang besar. Pengawasan ini juga merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Lembaga penegakan hukum lain tidak ada yang memiliki tiga unit seperti kami. Objek kami pelaku usaha penanganannya berbeda, berarti ada penambahan kegiatan yang harus jadi tanggung jawab kami. Seharusnya juga ada penambahan dari sisi anggaran,” jelas Guntur.

Risiko dari minimnya anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap menurunnya pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Guntur menjelaskan saat ini beban kerja pegawai-pegawai KPPU sudah melebihi batas dari seharusnya. Hal ini disebabkanpegawai yang keluar tinggi. Minimnya anggaran ini juga berisiko terhadap remunerasi pegawai sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap kesejahteraan pegawai KPPU.

“Kalau jumlah pegawai turun ada peningkatan kapasitas kerja sehingga beban kerja juga semakin tambah. Bahkan, beberapa divisi sudah overload, melebihi batas. Jika dibilang ini kegundahan memang iya. Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab kepada pegawai agar mereka dapatkan kompensasi yang adil. Untungnya saja kami punya spirit kuat penegakan hukum. Mereka yang bertahan di sini karena passion,” jelas Guntur.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua