Selasa, 31 Desember 2019

Ini 5 Artikel Klinik Hukum Terpopuler 2019

Dari aturan perbuatan tidak menyenangkan hingga jika akta kelahiran hilang.
Tim Hukumonline

Selain menandai usia Hukumonline yang ke-19, tahun 2019 juga menjadi tahun spesial bagi Klinik, salah satu rubrik Hukumonline, yang semakin mengukuhkan diri sebagai rujukan utama masyarakat Indonesia dalam mencari informasi hukum yang bebas biaya, namun tetap terpercaya dan berkualitas.

 

Hingga awal Desember 2019, lebih dari 5 juta laman Klinik Hukumonline telah diakses dari berbagai negara. Angka ini menyumbang hingga 74% dari keseluruhan pembaca Hukumonline. Posisi Hukumonline secara keseluruhan pada pemeringkatan Alexa pun terus menanjak hingga masuk dalam 100 besar laman paling populer di Indonesia.

 

Setiap harinya, para penulis dan mitra Klinik berkomitmen untuk menyajikan jawaban atas berbagai permasalahan hukum masyarakat sehari-hari yang dibungkus secara ringan, ringkas, dan mudah dipahami.

 

Klinik Hukumonline juga menajamkan kepekaan masyarakat terhadap berbagai isu terkini yang berkaitan dengan kepentingan publik. Beberapa masalah yang tampak sepele, namun viral di media sosial pun tak luput dari ulasannya yang dikupas dalam perspektif hukum.

 

Menjelang pergantian tahun, Klinik Hukumonline melakukan retrospeksi atas apa saja yang telah dicapai sepanjang tahun 2019. Berdasarkan catatan tim Klinik, berikut lima artikel terpopuler dan paling banyak dibaca sepanjang tahun ini. Dari penjelasan tentang istilah “perbuatan tidak menyenangkan”, hingga langkah menghadapi kesalahan pengetikan pada akta kelahiran.

 

  1. Perbuatan Tidak Menyenangkan, Masih Adakah Aturannya?

Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Namun, frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalamPasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP sejatinyatelah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

 

Delik Pasal 335 ayat (1) KUHP dapat terpenuhi hanya dengan pemenuhan salah satu dari dua unsur: ancaman kekerasan atau kekerasan. Sementara itu, seseorang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) angka 2 KUHP hanya dapat dijerat pidana apabila terdapat pengaduan dari korban.

 

Penjelasan selengkapnya dapat kamu baca pada artikel ini.

 

  1. Biaya-biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Setidaknya ada dua jenis biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses cerai, yaitu biaya advokat (honorarium atas jasa advokat) dan biaya panjar perkara di pengadilan.

 

Honorarium atas jasa advokat bergantung pada kesepakatan antara klien dengan pengacara/advokat yang ditetapkan secara wajar. Sedangkan, biaya panjar perkara bergantung pada pengadilan mana seseorang akan mengajukan perceraian.

 

Lalu, adakah biaya penerbitan kutipan akta cerai? Penjelasan lebih lanjut dapat kamu simak di sini.

 

  1. Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

Apabila dalam perkembangannya, Perusahaan Dagang/Usaha Dagang ("PD/UD") memiliki visi, misi, dan tujuan untuk memperluas kegiatan PD/UD dan/atau perluasan tersebut diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jenis PD/UD tersebut dapat "diubah" menjadi bentuk badan usaha baru.

 

Jenis-jenis badan usaha terdiri atas:

  1. badan usaha berbentuk badan hukum
  1. perseroan terbatas (“PT”);
  2. yayasan;
  3. koperasi.
  1. badan usaha bukan berbentuk badan hukum
  1. persekutuan perdata;
  2. firma;
  3. persekutuan komanditer (“CV”).

 

Bagaimana karakteristik dari masing-masing badan usaha di atas? Penjelasan lebih lanjut dapat kamu baca di sini.

 

  1. Apa yang Harus Dilakukan Jika Akta Kelahiran Hilang?

Jika kehilangan kutipan akta kelahiran, maka dapat dilakukan pencetakan ulang atau penduplikasian. Prosedur mengurus kehilangan akta kelahiran diatur kembali di masing-masing daerah, seperti di wilayah DKI Jakarta, ketentuannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 

Apa saja dokumen atau syarat-syarat yang harus disiapkan untuk mengurus kutipan akta kelahiran yang hilang? Untuk penjelasan lebih lanjut, simak artikel ini!

 

  1. Langkah-langkah Jika Ada Kesalahan Pengetikan di Akta Kelahiran

Kutipan akta kelahiran merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

 

Terhadap kesalahan ketik pada akta kelahiran dapat dilakukan pembetulan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (“Disdukcapil”) Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari penduduk sebagai subjek akta tersebut.

 

Syarat dan prosedur pembetulan akta pencatatan sipil dapat kamu simak di sini.

 

Demikian 5 artikel yang paling populer sepanjang tahun ini. Mana artikel yang menjadi favoritmu? Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan.

 

Sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua