Jumat, 03 Januari 2020

Banyak Disorot pada 2019, Harapan Besar Ada di Pundak KPK

KPK diharapkan dapat menylesaikan kasus-kasus besar.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Tahun 2019 yang telah berganti beberapa hari lalu menyimpan banyak cerita khususnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang selama ini mendapat kepercayaan publik cukup tinggi mengalami sejumlah polemik. Namun hasil survey yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pada 2019 sebesar 75,2 persen, turun dari angka 81,5 pada tahun sebelumnya.

 

Polemik paling besar yang terjadi di KPK adalah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi ini ditolak oleh para pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan sebagian pegawai dan pimpinan KPK. Bahkan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menolak Revisi UU KPK menuai korban, dua mahasiswa meninggal dalam aksi penolakan revisi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

 

Penolakan masyarakat disebabkan banyak faktor, antara lain karena pembahasan RUU KPK terkesan kilat. Agenda rapat mengenai pembahasan RUU KPK ini tak terpantau, tiba-tiba saja, pada 6 September, DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Proses pengesahan itu berjalan mulus. Hanya lima menit, seluruh anggota DPR yang hadir kompak menyatakan setuju. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi dan tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan parpol koalisi.

 

Setelah sah menjadi RUU Inisiatif DPR, maka draf RUU tersebut langsung dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Semua berjalan begitu cepat dan teratur layaknya operasi senyap. Sehingga aksi protes, demonstrasi hingga memakan korban pun terlihat tidak berdampak sama sekali. Eksekutif dan legislatif terus tancap gas hingga akhirnya KPK mempunyai UU baru yaitu UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Tidak hanya prosesnya yang berjalan kilat, isi pasal dari UU No. 19 Tahun 2019 pun dianggap melemahkan lembaga antirasuah. Mulai dari pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum, KPK masuk sebagai lembaga eksekutif, pegawai KPK yang harus menjadi ASN, adanya SP3, dan sejumlah pasal lainnya.

 

Mereka yang menolak adanya UU baru berharap Presiden menerbitkan Perppu. Secara terbuka, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan adanya peluang menerbitkan Perppu. Tetapi akhirnya bergeming dengan dalih ingin menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Belakangan alasannya berubah, menunggu hasil kerja pimpinan KPK jilid lima. Hingga kini Perppu tak kunjung diterbitkan. "Kita lihat sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain," kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka kala itu.

 

Presiden mengatakan saat ini setidaknya sudah ada tiga pihak (permohonan) yang mengajukan uji materi ke MK terkait pengujian UU No. 19 Tahun 2019 yang masih menjalani proses persidangan di MK. "Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara," tambah Presiden.

 

Berlakunya UU KPK baru langsung mempunyai dampak. Setidaknya pada 12 Desember 2019 lalu sudah ada 12 pegawai KPK yang mengundurkan diri. Saut Situmorang yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK menyampaikan alih profesi tersebut tak dapat diterima sebagian oleh para pegawai di KPK.

 

Ia meyakini, alasan itu pula yang menjadi dasar objektif mengapa sejumlah pegawainya memilih mundur karena tak mau terikat dalam aturan ASN yang diharuskan dalam UU KPK 19/2019. “Dia keluar mungkin karena merasa tidak nyaman (dengan alih status ASN),” kata Saut.

 

Kontroversi pimpinan baru

Selain UU KPK, hal lain yang cukup menjadi perhatian yaitu adanya lima pimpinan baru. Pegiat antikorupsi menganggap para pimpinan ini menuai kontroversi khususnya Firli Bahuri yang terpilih menjadi Ketua KPK. Firli dianggap tidak layak menjadi pimpinan karena pada saat menjadi Deputi Penyidikan, ia terbukti melakukan pelanggaran etik.

 

Setidaknya ada tiga pelanggaran yang dimaksud, pertama bertemu Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB padahal yang bersangkutan diduga mempunyai masalah hukum di KPK. Kedua menjemput saksi salah satu petinggi BPK dan membawa ke ruangannya, dan ketiga bertemu dengan salah satu pimpinan Partai Politik. Firli telah mengklarifikasi hal itu pada saat proses seleksi dan hasilnya panitia seleksi dan Komisi III DPR menerima seluruh alasan Firli dan ia terpilih menjadi ketua dan kemudian dilantik.

 

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli memang cukup menarik karena dugaan itu diungkap ketika ia mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. Pada saat Firli pindah tugas, para pimpinan KPK yang menjabat saat itu justru menyatakan kinerja mantan Kapolda NTB itu cukup baik dan mendoakan agar ia sukses menjalani tugas berikutnya.

 

Bahkan Agus Rahardjo, ketua KPK saat itu menyatakan Firli tidak lagi bertugas sebagai Deputi Penindakan karena adanya permintaan dari Polri untuk kebutuhan lembaga tersebut juga terkait adanya pembinaan karir dan penugasan baru, bukan karena adanya dugaan pelanggaran etik. “KPK menyampaikan terima kasih dan menghargai segala kontribusi yang bersangkutan pada waktu bertugas sebagai Deputi Bidang Penindakan,” terang Agus kepada wartawan.

 

Tak lama setelah pimpinan baru menjabat, Firli Bahuri selaku Ketua KPK melakukan perubahan di struktur lembaga. Mereka mengganti Febri Diansyah sebagai Juru Bicara dengan Ali Fikri, Jaksa fungsional Kejaksaan Agung yang ditugaskan di lembaga tersebut dan Ipi Maryati, pegawai di Biro Humas. Perubahan yang agak menganggu adalah transparansi. Sebelumnya, info pemeriksaan saksi atau tersangka selalu transparan. Kini, informasi pemeriksaan tidak setransparan sebelumnya.

 

Diskon hukuman hingga lepas

Tidak hanya KPK saja yang menjadi sorotan, lembaga peradilan pada 2019 kemarin juga menjadi perhatian masyarakat khususnya para penggiat antikorupsi. Alasannya, Mahkamah Agung (MA) kerap kali memberikan keringanan hukuman kepada para koruptor, bahkan ada diantaranya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

 

Setidaknya ada tiga perkara yang dua terdakwanya dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dan satu lagi bebas dari hukuman. Syafruddin Arsyad Tumenggung semacam menjadi pelopor untuk hal ini. Mantan Kepala BPPN itu diputus lepas pada tingkat kasasi setelah sebelumnya divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama dan kedua.

 

Setelah Syafruddin, mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir juga bernasib sama. Bahkan Sofyan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis hakim menganggap Sofyan tidak terbukti melakukan tindak perbantuan tindak pidana dalam kasus PLTU Riau-1.

 

Terbaru, putusan lepas diberikan kepada mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederick ST Siahaan. Frederick sebelumnya divonis bersalah dan dihukum pidana 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

 

Selain diputus lepas dan bebas, MA juga memberikan keringanan hukuman kepada para terdakwa kasus korupsi. Mereka diantaranya mantan Menteri Sosial yakni Idrus Marham dari 5 tahun menjadi 2 tahun dan advokat Lucas dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Selain itu ada lagi beberapa terdakwa lain yang dikurangi hukumannya dari Irman Gusman, Choel Mallarangeng, Suroso, Tarmizi, Patrialis Akbar, dan Sanusi.

 

Jumlah itu bisa kembali bertambah sebab hingga saat ini gelombang narapidana korupsi yang mencoba peruntungan melalui peninjauan kembali pun tak kalah banyak, saat ini saja terdapat 23 pelaku korupsi yang sedang berproses di Mahkamah Agung.

 

Selesaikan kasus besar

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat pada 2020 ini pemberantasan korupsi akan mengalami nasib yang suram. Hal ini terlihat dari berlakunya UU KPK baru dan para pimpinan KPK yang menurutnya penuh kontroversi. Selain itu, pemerintah juga telah memberi arah penindakan terhadap kasus korupsi harus dikurangi dengan lebih mengedepankan pencegahan.

 

Namun Kurnia berpendapat KPK bisa kembali mendapat kepercayaan publik dengan menyelesaikan berbagai kasus besar yang masih belum ada titik terang. “Banyak catatan yang sudah disampaikan terkat kasus besar seperti BLBI, Century saya rasa itu jadi fokus KPK menuntaskan perkara itu disisi lain kita peseimis pimpinan menyelesaikan perkara itu,” kata Kurnia.

 

Untuk perkara SKL BLBI, hingga saat ini baru Syafruddin yang berhasil diseret ke pengadilan dan itu pun diputus lepas oleh MA. Sementara pasangan suami istri Sjamsul dan Itjih Nursalim masih menghirup udara bebas meskipun berstatus sebagai tersangka. Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK periode kemarin sempat mempertimbangkan untuk membawa mereka ke pengadilan meskipun harus in absentia.

 

Sementara untuk kasus Century, malah baru Budi Mulya yang sudah terbukti bersalah dengan putusan kasasi 15 tahun. Padahal dalam surat dakwaan Budi, KPK menyebut perbuatan korupsi itu dilakukan bersama-sama dengan pihak lain termasuk dengan Boediono, mantan Wakil Presiden yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua