Senin, 06 Januari 2020

Ditetapkan Tersangka, Eks Sekretaris MA Ajukan Praperadilan

Hakim memberi waktu sepekan kepada KPK untuk persiapkan materi persidangan.
Aji Prasetyo
Nurhadi usai diperiksa di KPK. Foto: RES

Sejak ada preseden perluasan objek praperadilan, penetapan tersangka terus dipersoalkan. Beberapa pejabat dan pengusaha yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan perlawanan hukum. Salah satu yang terakhir adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Nurhadi diumumkan sebagai tersangka oleh pimpinan KPK periode keempat pada Desember lalu. Nama eks Sekretaris MA itu sudah disebut-sebut ketika KPK menangani dugaan suap yang melibatkan pengusaha dan panitera PN Jakarta Pusat. Kini, Nurhadi mengajukan praperadilan karena menganggap penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Salah satu alasannya, Nurhadi tidak pernah diperiksa penyidik KPK sebagai calon tersangka untuk perkara yang dituduhkan.

Seyogianya sidang permohonan praperadilan itu sudah digelar pada Senin (06/1) ini. Namun hakim tunggal Akhmad Jaini memutuskan menunda sidang sepekan. Sidang awal akan digelar pada 13 Januari mendatang.

Tim kuasa hukum KPK sebenarnya meminta penundaan selama empat pekan. Maqdir Ismail, pengacara Nurhadi, menilai waktu yang dimohonkan KPK terlalu lama. Mengatasi perdebatan, hakim memutuskan menunda sidang selama sepekan. "Kita tunda seminggu tanggal 13 Januari untuk memanggil pihak termohon," ucap Akhmad, lalu mengetukkan palu sidang.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan permohonan penundaan sidang bukan karena pihaknya tidak menghormati pengadilan tetapi lebih kepada alasan administratif. KPK masih harus mempersiapkan sejumlah materi untuk menjawab permohonan praperadilan yang diajukan oleh Nurhadi. 

"Tim Birkum (Biro Hukum-- red) KPK kan mesti koordinasi dengan tim penyidik. Yang kebetulan tim birkum juga saat ini masih padat, banyak agenda-agenda lain yang sudah dijadwal sebelumnya," ujar Ali kepada wartawan.

Mengenai salah satu alasan diajukannya praperadilan karena penetapan tersangka kepada Nurhadi tidak melalui proses melalui pemeriksaan calon tersangka dan proses penyelidikan, Ali Fikri pun menyatakan segala tudingan itu akan dijawab Tim Biro Hukum pada saat persidangan nanti. "Tentu nanti Tim Biro Hukum KPK akan menjawabnya ditanggapan pemohon mas di depan hakim yang memeriksa Praper," pungkas pria yang berasal dari institusi Kejaksaan Agung ini. 

Penyidikan jalan terus

Meskipun telah menerima panggilan dari PN Jakarta Selatan, penyidikan terhadap Nurhadi masih terus berlangsung. Hari ini misalnya, KPK memanggil dua orang sebagai saksi dalam perkara tersebut yang terdiri dari satu orang berprofesi sebagai Notaris bernama Musa Daulay dan satu lagi merupakan pihak swasta bernama Benson.

"Penyidik diagendakan memanggil dua orang saksi untuk tersangka NHD terkait dengan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dalam perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011—2016," ujar Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Nurhadi ditetapkam sebagai tersangka bersama dengan menantunya Rezky Herbiyono karena diduga penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Nurhadi juga diduga tersangkut dalam perkara lain yang ditangani KPK, yaitu penerimaan suap sejumlah Rp150 juta dan AS$50 ribu terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang berasal dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro agar melakukan penundaan pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (PT AAL).

(Baca juga: Urus Perkara Terkait Lippo Group, Panitera PN Jakpus Dituntut 8 Tahun Bui).

Nurhadi dan Rezky disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun Hiendra disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsider Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KUHAP menjelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut undang-undang ini (a) sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka  atau keluarganya atau pihak  lain atas kuasanya  yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua