Rabu, 08 Januari 2020

LPPOM MUI Kekurangan Auditor Hingga DPR Ingatkan UNCLOS Soal Natuna

Artikel lainnya dampak buruk omnibus law bagi buruh sampai eksekusi jaminan fidusia perlu ditata ulang.
Agus Sahbani
Ilustrasi: BAS

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat tak luput ulasannya di kanal news Hukumonline.

 

Sejumlah isu hukum yang dikemas dalam artikel berita pada Selasa (7/1) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca. Mulai LPPOM MUI kekurangan auditor, dampak buruk omnibus law bagi buruh, saran REI maraknya penipuan berkedok properti syariah, eksekusi jaminan fidusia perlu ditata ulang, hingga DPR ingatkan UNCLOS terkait klaim China atas Natuna.    

 

Berikut lima artikel yang masih menarik untuk dibaca:

 

  1. Pendaftaran Sertifikasi Halal Meningkat, LPPOM MUI Kekurangan Auditor

Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengemban tugas mengurusi sertifikasi halal dari hulu hingga hilir sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Setelah LPPOM MUI menerima mandat kembali ini terjadi peningkatan pendaftaran sertifikasi halal hingga 300 persen.

 

LPPOM MUI siap menyelenggarakan penerbitan sertifikasi halal dan tidak akan menundanya. Namun, LPPOM MUI mengakui masih kekurangan auditor halal untuk membantu pemeriksaan kehalalalan suatu produk.  

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Kalangan Buruh Sebut Enam Dampak Buruk Omnibus Law bagi Buruh

Substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mendapat penolakan dari kalangan buruh karena menurunkan kesejahteraan bagi buruh/pekerja seluruh Indonesia. Mereka adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Mereka mencatat ada beberapa dampak buruk omnibus law bagi kaum pekerja/buruh di Indonesia. Mulai penghapusan upah minimum, pesangon, jaminan sosial, sanksi pidana bagi pengusaha, perluasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, hingga masuknya TKA unskill.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Maraknya Penipuan Berkedok Properti Syariah, Begini Saran REI!

Beberapa bulan terakhir pemberitaan penipuan properti hunian syariah semakin ramai terjadi di berbagai daerah. Jumlah korban kejahatan penipuan ini bisa mencapai ribuan oleh satu pengembang. Selain itu, bagi masyarakat beragama Islam, properti syariah menjadi jalan keluar menghindari praktik riba. Sayangnya, kebutuhan tersebut dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat sebagai konsumen.

 

Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) menyarankan konsumen harus cermat sebelum membeli properti syariah karena risiko penipuan pada properti syariah justru lebih tinggi dibandingkan konvensional karena tidak melibatkan perbankan. Karena itu, REI menyarankan dalam transaksi ini menggunakan layanan perbankan dalam hal ini perbankan syariah agar lebih aman.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. MK memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur. Atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang memutuskan telah terjadinya cidera janji jika tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi)dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

 

Kuasa Hukum Pemohon berharap UU Jaminan Fidusia perlu direvisi untuk memberi kepastian hukum terhadap dunia usaha dengan meletakan posisi seimbang antara debitur dan kreditur sehubungan terbitnya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu. Sebab, dengan terbitnya putusan ini, dunia usaha akan menemukan hambatan mengingat proses eksekusi dan menjual benda objek jaminan fidusia tidak semudah sebelum keluarnya putusan MK tersebut.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

 

  1. DPR Ingatkan UNCLOS Terkait Klaim China atas Natuna

DPR menganggap klaim sepihak atas perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau (Kepri) membuktikan Pemerintah China tidak taat hukum internasional. Sebab, wilayah perairan Natuna merupakan bagian wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (United Nations Convention for the Law of the Sea/UNCLOS) 1982. Karena itu, China diminta menghormati instrumen hukum laut internasional tersebut. Terlebih, China juga merupakan anggota UNCLOS 1982.

 

Selengkapnya simak artikel ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua