Selasa, 14 Januari 2020

Pemprov DKI Jakarta Siap Hadapi Gugatan Class Action Terkait Banjir

Gugatan semacam ini sudah cukup sering dihadapi oleh Pemda DKI Jakarta.
Fitri Novia Heriani
Musibah banjir yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya, pada awal Januari 2020 kemarin. Foto: RES

Korban banjir DKI Jakarta yang terjadi pada awal tahun 2020 akhirnya mengajukan gugatan. Gugatan resmi didaftarkan oleh Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1). Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengungkapkan pihaknya biasa saja dalam menanggapi gugatan class action warga DKI Jakarta tentang banjir tersebut. Menurutnya, gugatan semacam ini sudah cukup sering dihadapi oleh Pemda DKI Jakarta.

 

"Kami sudah sering menangani beberapa masalah, jadi (soal class action) biasa saja sih," kata Yayan seperti dikutip Antara, Senin (13/1) kemarin.

 

Yayan mengatakan, yang dilakukan pihaknya saat ini adalah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan itu. Setidaknya 9 sampai 12 tim akan diterjunkan berdasarkan pembagian berbagai kasus gugatan dan lokasi persidangan. Selain itu pihaknya juga sudah mempersiapkan tenaga hukum internal dengan opsi penggunaan tenaga ahli.

 

"Kami sudah siapkan tim hukum dari dalam, kalau memang perlu tenaga ahli, kita pakai tenaga ahli, ahli apa yang kami perlukan nanti akan dipanggil," ujar Yayan.

 

Pemanggilan tim ahli tersebut, kata Yayan, tergantung substansi kebutuhannya yang disesuaikan dengan gugatan 'class action' yang diajukan masyarakat. 

 

"Kalau kaya hukum acaranya nanti kami sudah menguasai, kalau ada substansi-substansi, kita lihat dulu gugatannya, nanti akan dikaji. Mereka gugat apa, apa yang mereka ganti rugi, dasarnya apa, kerusakannya apa dan perlu ahli di bidang apa," ucap Yayan.

 

Gugatan semacam ini, lanjut Yayan, sempat dihadapi Pemprov DKI Jakarta pada 2007 dan dengan hasil yang gemilang dengan memperoleh kemenangan. Selain itu, Pemprov DKI juga pernah menghadapi gugatan citizen law suit terkait pencemaran udara.

 

"Gugatan 2007, di data kami, ada laporan perkaranya. Gugatan class action-nya ditolak," ucapnya.

 

Sementara itu, Anggota Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma membenarkan bahwa gugatan tersebut sudah didaftarkan oleh pihaknya pada Senin, (13/1). Gugatan itu dilatarbelakangi karena terjadinya banjir besar yang disebabkan tifak bekerjanya aparat Pemprov Jakarta secara baik.

 

(Baca: Gunakan Class Action, Warga Daftarkan Gugatan Banjir ke Pengadilan)

 

Hal itu dapat dilihat ketidaksiapkan warga Jakarta dalam menghadapi datangnya banjir Jakarta pada 1 Januari 2020. Jakarta lumpuh, warga harus berjuang sendiri mengahadapi banjir. Warga Jakarta tidak mendapatkan informasi dini (early warning system) serta bantuan darura t(emergency respon) secara baik dari Pemprov Jakarta. 

 

“Ya sudah didaftarkan. Adanya gugatan karena tidak ada informasi dini dan bantuan darurat yang baik, itu disebabkan oleh ketidakmampuan bekerja secara baik dan kelalaian Pemprov DKI Jakarta cq. Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam mengendalikan atau meminimalisir dampak serta kerugian akibat banjir Jakarta 2020. Akibatnya sudah terlihat, Jakarta lumpuh, jatuh korban jiwa dan kerugian materil maupun imateril yang sangat besar,” kata Alvon.

 

Adapun tujuan utama dari gugatan ini adalah untuk mencegah dan menghentikan terulangnya kembali dampak buruk dan kerugian besar akibat banjir seperti yang terjadi pada 1 Januari 2020. Maka perlu adanya upaya hukum dari masyarakat agar ada efek jera atau pembelajaran bagi pemangku kebijakan terkait, dalam hal ini Pemprov Jakarta cq. Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

 

Bersama dengan 243 warga DKI Jakarta, inti gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa terkait tidak berjalannya Early Warning System (EWS) dan Emergency Response (ER) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana.

 

Sementara itu, total kerugian yang dialami oleh 243 orang korban adalah sebesar Rp 42.334.600.149. Berdsasarkan fakta lapangan dan fakta hukum serta kerugian yang terjadi, maka Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 meminta kepada Majelis Hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan mengabulkan seluruh permohonan gugatan PENGGUGAT; menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 42.334.600.149, (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu seratus empat puluh sembilan rupiah); dan memerintahkan pada hakim membentuk tim guna mendistribusikan ganti kerugian bagi korban banjir Provinsi DKI Jakarta 1 Januari 2020. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua