Senin, 27 Januari 2020

​​​​​​​Kewajiban Perusahaan Shipping atas Barang yang Diangkut Hingga Pelaksanaan E-Court

​​​​​​​Soal larangan sepihak perusahaan terhadap karyawan yang bermain HP hingga perlindungan hukum bagi peretas yang beretika juga dibahas Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline.com dengan salah satu rubriknya, Klinik Hukumonline, telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi untuk berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat pun tak luput dari ulasan rubrik ini.

 

Tak hanya itu, kini edukasi hukum yang disampaikan oleh Klinik Hukumonline telah hadir dalam berbagai format, seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast. Hal ini sesuai dengan tagline “yang bikin melek hukum, memang klinik hukum”, yang mencerminkan komitmen Tim Klinik untuk memastikan asupan informasi hukum bagi masyarakat tercukupi.

 

Berdasarkan hasil rangkuman Tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepekan terakhir. Dari kewajiban perusahaan shipping atas barang yang diangkut hingga pelaksanaan e-court.

 

  1. Tanggung Jawab Perusahaan Shipping Atas Rusaknya Barang Kiriman

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan shipping bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang yang diangkutnya. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan shipping yang tidak tercakup oleh asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan shipping tersebut.

 

  1. Dapatkah Satu Perusahaan Memiliki Beberapa Perjanjian Kerja Bersama?

Satu perusahaan hanya dapat menyepakati satu perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, para serikat pekerja/buruh dalam perusahaan tersebut harus satu pendapat mengenai isi dari perjanjian yang nanti ditandatangani dengan perusahaan.

 

  1. Langkah Hukum Jika Pesanan ‘Olshop’ Tak Kunjung Datang

Barang yang dipesan di ‘olshop’ tidak kunjung datang? Ada sanksi yang menunggu pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap konsumen. Dari wanprestasi hingga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

 

  1. Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya

Pemerintah telah memperbaharui layanan dalam sistem peradilan bagi para pencari keadilan, salah satunya, dengan adanya e-court yang tidak hanya mencakup digitalisasi pengajuan perkara, namun hingga beracara secara elektronik tanpa tatap muka!

 

  1. Tugas Divisi Humas yang Dibentuk oleh Desa

Sebagai salah satu badan publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, desa dapat membentuk divisi hubungan masyarakat sebagai pelaksana teknis desa yang menjadi bagian dari pemerintah desa. Apa tugas divisi tersebut? Temukan jawabannya dengan klik sub judul di atas.

 

  1. Jika Perusahaan Secara Sepihak Melarang Karyawannya Main HP

Atasan tiba-tiba melarang karyawannya menggunakan ponsel, bahkan ketika istirahat? Ingat, perubahan peraturan perusahaan tetap harus sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Jika tidak, maka perubahan peraturan tersebut tidak berlaku.

 

  1. Tips Bagi Pemegang Lisensi yang Mereknya Telah Didaftarkan Pihak Lain

Meski prinsip dasar perlindungan merek adalah ‘first to file’ dan tunduk pada aturan perlindungan merek masing-masing negara, pemegang lisensi merek terkenal di luar negeri dapat menempuh sejumlah langkah hukum, jika di Indonesia telah terdaftar merek yang sama persis.

 

  1. Apakah PNS yang Dihukum Turun Pangkat Dapat Dimutasi?

PNS yang telah diturunkan pangkatnya sebagai hukuman disiplin dapat pula dimutasi, karena penurunan pangkat dan mutasi tunduk pada ketentuan yang berbeda. Penurunan pangkat adalah bagian dari pemberian hukuman disiplin, sementara itu, mutasi adalah bagian dari manajemen pengembangan karier PNS. Selengkapnya dapat diklik sub judul di atas.

 

  1. ‘Rambu-rambu’ Investasi dari Perusahaan Modal Ventura PMA

Penyuntikan dana oleh investor asing dalam bentuk modal ventura tetap harus tunduk terhadap beberapa ‘rambu-rambu’, salah satunya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal mengenai besaran maksimal kepemilikan asing yang diperbolehkan dalam suatu badan usaha.

 

  1. Adakah Perlindungan Hukum Bagi Peretas yang Beretika (Ethical Hacker)?

Meski berniat baik untuk membantu perusahaan dalam membangun website yang lebih baik dan berhasil menemukan bug, namun ethical hacker tidak dapat lepas dari ancaman sanksi pidana yang menunggunya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling “laris” sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua