Senin, 17 Pebruari 2020

​​​​​​​Dari Dijadikan Emergency Contact Pinjol Sepihak Hingga Ditarik Iuran Outing Kantor

Soal izin yang wajib dimiliki pengusaha wedding organizer hingga masyarakat boleh melarang eks napi koruptor maju Pilkada juga dibahas Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Pola konsumsi informasi masyarakat terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Saat ini, informasi yang ringan dan mudah dipahami, termasuk jawaban atas berbagai permasalahan hukum sehari-hari, telah menjadi suatu kebutuhan prioritas.

 

Hukumonline melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam menghadirkan konten sejenis. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik mengemas berbagai ketentuan hukum ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir; mulai dari langkah hukum dijadikan emergency kontak pinjol sepihak, hingga boleh tidaknya perusahaan menarik iuran untuk outing kantor.

 

  1. Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak

Emergency contact pada dasarnya bukan unsur minimum dalam perjanjian pemberian pinjaman maupun mitigasi risiko. Seharusnya pihak penyelenggara pinjaman online terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak emergency contact untuk dicantumkan dalam perjanjian pinjaman.

 

Pihak emergency contact dapat menggugat pihak penyelenggara pinjaman online secara perdata apabila dirugikan atas pencantuman kontak secara sepihak tersebut. Selain itu, penyelenggara pinjaman online dapat dikenai sanksi administratif.

 

  1. Izin yang Wajib Dimiliki oleh Pengusaha Wedding Organizer

Kegiatan usaha wedding organizer tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha pariwisata. Oleh karena itu, tidak tepat jika izin usaha yang diajukan adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Izin usaha yang diperlukan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

 

  1. Alat Bukti untuk Melawan Teror Ekshibisionisme Online

Selain melanggar Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku ekshibisionisme juga dapat dijerat dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Alat bukti yang dapat dijadikan acuan laporan adalah nomor handphone pelaku atau screenshot percakapan korban dengan pelaku yang menunjukkan atau mengajak korban berhubungan badan. Korban dapat melapor ke pihak kepolisian atas tindakan ekshibisionis pelaku tersebut.

 

  1. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Direksi/Karyawan BUMN di Hari Libur

Direksi Badan Usaha Milik Negara berbentuk persero berwenang untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, meski di luar jam kerja atau di hari libur, sepanjang tidak ada pembatasan yang diatur dalam ketentuan tertentu atau surat kuasa yang diberikan. Adapun bagi pekerja yang diberi kuasa, dapat dianggap melaksanakan lembur.

 

Ada dua akibat hukum yang berbeda bagi direksi dan pekerja yang mengadakan perjanjian, namun ternyata tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

 

  1. Bolehkah Anggota BPD Daftar Jadi Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilu Kecamatan?

Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

 

Sementara itu, persyaratan untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (“PPK”) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (“Panwaslu Kecamatan”) tidak melarang anggota BPD untuk mendaftarkan diri. Aturan mengenai larangan untuk rangkap jabatan bagi anggota BPD juga tidak melarang hal tersebut.

 

Dengan demikian, BPD pada dasarnya diperbolehkan mendaftar menjadi anggota PPK dan panwaslu kecamatan.

 

  1. Bolehkah Perusahaan Menarik Iuran untuk Outing Kantor?

Kegiatan outing kantor termasuk ke dalam penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh berupa fasiltas rekreasi. Di sisi lain, memang belum diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan sebagaimana amanat Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Namun, Panduan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh menguraikan bahwa penyelenggaraan fasilitas rekreasi dilaksanakan dengan pilihan jenis kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama antara karyawan dan pihak perusahaan dengan beban yang disepakati.

 

Oleh karenanya, penarikan iuran outing diperbolehkan sepanjang telah disepakati bersama oleh karyawan dan perusahaan.

 

  1. Legalitas Peraturan Desa di Tapteng yang ‘Mengusir’ Bandar Narkoba

Pada dasarnya, pencantuman sanksi sosial dalam peraturan desa diperbolehkan sepanjang muatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengusiran terhadap warga mantan narapidana narkotika berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, peraturan desa yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh bupati/walikota setempat.

 

Di sisi lain, mantan narapidana yang telah dilepas kembali ke masyarakat diharapkan dapat beradaptasi, diterima kembali oleh masyarakat, dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 

  1. Masyarakat Boleh Melarang Eks Napi Tipikor Maju Pilkada

Masyarakat boleh melarang atau menolak seorang eks narapidana (“napi”) kasus Tindak Pidana Korupsi (“Tipikor”) untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”).

 

Namun, untuk tidak menghabisi hak politik eks napi Tipikor tersebut, maka seorang eks napi Tipikor yang ingin maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah wajib diberikan jeda waktu, yaitu pencalonan dirinya dilakukan apabila telah melampaui waktu 5 tahun sejak eks napi Tipikor itu bebas atau selesai menjalankan masa hukuman penjaranya. Yang penting, yang bersangkutan mengumumkan secara transparan mengatakan/mengakui kepada publik bahwa ia adalah eks napi Tipikor. Komisi Pemilihan Umum pun dapat memiliki peran di sini.

 

  1. Jika Jabatan Turun Level, Tak Sesuai Perjanjian Kerja

Jabatan atau jenis pekerjaan merupakan salah satu elemen dasar dalam perjanjian kerja tertulis. Dalam hubungan kerja, jabatan akan memengaruhi, di antaranya, nilai upah yang berhak diterima seseorang. Perselisihan terkait perbedaan jabatan yang diduduki dan yang diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai perselisihan kepentingan.

 

Pekerja dapat mengajukan perselisihan kepentingan tersebut bersamaan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja demi mendapatkan hak-hak terkait pemutusan hubungan kerja. Namun jika usaha yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hak yang nanti diperoleh, pekerja dapat memilih mengundurkan diri secara sukarela.

 

  1. Dokter Menolak Mengebiri = Obstruction of Justice?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dengan jelas mengatur siapa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor kebiri kimia terhadap Terpidana kasus kekerasan seksual kepada anak.

 

Di sisi lain, tindakan kebiri kimia patut diduga melanggar etika profesi kedokteran Indonesia. Seorang dokter yang menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan demikian, tidak bisa dianggap telah melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses peradilan.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu, ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua