Kamis, 26 Maret 2020

Melihat Sistem e-Proxy di RUPS Emiten Pasar Modal

E-proxy ini diimplementasikan melalui media atau platform elektronik sehingga pendelegasian kuasa dan hak suara atau e-voting dapat dilakukan.
Mochamad Januar Rizki
Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Foto: RES

Pandemi virus Corona menyebabkan aktivitas bisnis masyarakat terhambat. Pemerintah menerapkan batasan-batasan melalui larangan berkerumun pada tempat-tempat umum seperti hotel, perkantoran hingga tempat hiburan. Meski demikian, tetap ada sebagian masyarakat memanfaatkan kecanggihan teknologi agar aktivitasnya tetap berjalan normal.

 

Di industri sektor pasar modal, transaksi perdagangan masih berjalan meski terdapat penyesuaian ketentuan sebagai antisipasi penularan pandemi virus Corona. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi relaksasi dengan mengizinkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Perusahaan Terbuka atau Emiten dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pelaksanaan RUPS seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

 

Sehingga, pemegang saham tidak perlu hadir secara langsung RUPS atau terhindar dari kerumunan yang menyebabkan penyebaran virus tersebut. E-proxy ini diimplementasikan melalui media atau platform elektronik sehingga pendelegasian kuasa dan hak suara atau e-voting dapat dilakukan.

 

Seperti diketahui, mekanisme pemberian kuasa saat ini masih menggunakan materai dan tanda tangan basah pemegang saham kepada pemegang kuasa yang ditunjuk hadir dalam RUPS. Meski demikian, RUPS berlangsung tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaannya sesuai POJK Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy ini sebenanya belum memiliki dasar hukum. OJK masih merancang aturan baru sebagai pengganti POJK Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

 

“Perusahaan Terbuka wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Untuk RUPS Perusahaan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan Terbuka, tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatannya, ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek, di mana saham Perusahaan Terbuka dicatat.

 

(Baca: OJK Longgarkan Batas Waktu Penyampaian Laporan Tahunan dan RUPS)

 

Pemegang Saham dapat memiliki lebih dari 1 (satu) saham Perusahaan Terbuka, namun menjadi kendala apabila Perusahaan Terbuka tersebut melaksanakan RUPS dalam waktu yang bersamaan dan lokasi Pemegang Saham berbeda dengan lokasi pelaksanaan RUPS.

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pemegang Saham melaksanakan haknya dalam RUPS,” kutip penjelasan RPOJK tersebut.  

 

Nantinya, aturan baru tersebut akan mengakui mekanisme e-proxy tersebut sehingga hak pemegang saham seperti hak suara tetap terpenuhi. Selain itu, setiap perusahaan terbuka juga wajib menggunakan e-proxy paltform sebagai alternatif pemberian kuasa dan atau pemberian hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik dalam RUPS.

 

Praktisi hukum pasar modal dan partner dari kantor hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP Law Firm), Mohammad Renaldi Zulkarnaen mendukung penerapan e-Proxy tersebut mengingat terbatasnya ruang gerak masyarakat karena pandemi virus Corona di Indonesia.

 

“Melalui e-proxy nantinya pemegang saham perusahaan terbuka dapat memberikan kuasa (proxy) melalui sistem elektronik yang dikelola oleh KSEI, kepada pihak yang ditentukan, sehingga pihak tersebut dapat mewakili si pemegang saham tersebut untuk hadir di RUPS dan pemegang saham tidak perlu menghadiri RUPS tersebut secara langsung atau yang hadir RUPS adalah kuasa atau proxy-nya,” jelas Renaldi saat dihubungi hukumonline, Rabu (25/3).

 

Dia menjelaskan saat ini berbagai pihak terkait seperti asosiasi emiten, sekretaris perusahaan, biro administrasi efek, notaris, perusahaan efek dan partisipan sedang menunggu sistem yang sedang dikembangkan oleh KSEI. Dia juga mendorong keterlibatan asosiasi konsultan hukum dalam implementasi e-proxy harus diinisiasi KSEI.

 

“Dari sisi Konsultan Hukum tentunya sangat mendukung terobosan yang dilakukan di tengah-tengah situasi covid-19 ini, namun sayangnya sepertinya diskusi belum melibatkan asosiasi konsultan hukum pasar modal secara mendalam,” jelasnya.

 

Sehubungan dengan hak dan kewajiban pemegang saham agar tetap terpenuhi, Renaldi menyatakan perlu ada payung hukum yang dikeluarkan OJK utk menjadi dasar e-proxy sehingga memperjelas hak dan kewajiban para stakeholders. Menurutnya, keandalan dari sistem elektronik dan infrastruktur yang digunakan juga menjadi faktor kunci agar hak-hak pemegang saham tetap dapat dipenuhi.

 

Renaldi menyampaikan risiko hukum tentunya akan ada jika sistem dan infrastruktur elektronik belum terbangun secara baik dan andal dalam rangka penyelenggaraan RUPS.

 

“Bayangkan jika akibat sistemnya down, data pemegang saham dan proxy hilang atau tidak keluar bisa jadi mempengaruhi keabsahan RUPS itu sendiri. Belum adanya peraturan yang memayungi sistem e-proxy yang dikeluarkan oleh regulator juga bisa jadi menimbulkan risiko bagi penyelenggaraan RUPS yang mengadopsi sistem e-proxy sebelum dikeluarkannya aturan tersebut,” jelasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua