Senin, 25 November 2019

Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum

Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum

Pertanyaan

Seorang teman saya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai satpam dengan status pegawai tidak tetap atau harian. Upah yang diberikan masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) per bulannya yakni jika dihitung harian, upahnya itu sebesar Rp 29.200/hari. Sudah 2 tahun berjalan dia tidak mendapat kenaikan upah. Teman saya sudah pernah mengajukan kenaikan upah dengan membawa surat keputusan gubernur tentang Nilai UMR tahun 2010, tetapi pihak perusahaan hanya mengatakan bahwa teman saya hanya pegawai tidak tetap. Yang ingin saya tanyakan, apakah teman saya dapat menuntut pihak perusahaannya dan apa dasar hukum yang dapat digunakan oleh teman saya? Dan kepada siapa teman saya dapat mengadukan persoalan ini dikarenakan di perusahaan tempat dia bekerja tidak ada serikat pekerja? Terima kasih.  

Intisari Jawaban

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat terdiri atas:
  1. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
  2. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
 
Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
 
Selain upaya pidana, langkah hukum apa lagi yang dapat dilakukan pekerja jika upahnya di bawah upah minimum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua