Selasa, 31 Desember 2019

Ketentuan Perusahaan Asing Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan Perusahaan Asing Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

Pertanyaan

Bagaimana proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah berupa aplikasi online, jika penyedia aplikasi tersebut adalah perusahaan asing? Apakah perusahaan asing tersebut harus melalui proses tender, e-procurement, atau penunjukan langsung? Berapa besaran budget pembelian yang bisa disetujui oleh pemerintah daerah bila ingin melakukan penunjukan langsung? Apakah perusahaan asing tersebut harus memiliki badan hukum di Indonesia?

Intisari Jawaban

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau e-procurement sebagaimana yang Anda sebut. Lebih lanjut, metode pemilihan penyedia barang/jasa ini terdiri dari E-purchasing; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; Tender, dan Seleksi. Adapun masing-masing metode tersebut memiliki persyaratan tersendiri dengan meliputi proses dari pelaksanaan kualifikasi hingga sanggah.
 
Badan usaha asing yang ingin menjadi penyedia barang/jasa dapat mengikuti tender/seleksi internasional dengan kewajiban membangun kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya. Sedangkan jika pengadaan berupa barang/pekerjaan konstruksi, badan usaha asing harus bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purna jual.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua