Jumat, 29 November 2019
Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions
kegiatan ini bertujuan untuk wadah diskusi para Advokat sehingga dapat menginspirasi serta meningkatkan pemerataan pemberian layanan Pro Bono dan memberikan apresiasi kepada para Advokat dalam memberikan layanan Pro Bono
DFC/FD/ES
Tahun 2019 ini tercatat ada 70 kantor hukum yang berpartisipasi dan data-datanya telah tervalidasi sebagai responden Hukumonline Award 2019 Pro Bono Champions. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 57 responden kantor hukum. Dari sisi sebaran wilayah juga turut meningkat, dari 16 provinsi di tahun 2018 meningkat menjadi 20 provinsi pada tahun 2019 ini. Penghargaan ini diselenggarakan dengan dukungan kerja sama The Asia Foundation dan United States Agency for International Development (USAID) melalui program eMpowering Access to Justice (MAJU). Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan apresiasi untuk Hukumonline Award beserta para juaranya.
 
Sebagai rangkaian Hukumonline Award, Konferensi Nasional Pro Bono diselenggarakan pada hari yang sama. Perwakilan organisasi advokat, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI serta para pemangku kepentingan lainnya hadir dalam konferensi. Pro Bono advokat menjadi harapan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat marginal. Selain seminar besar yang mengangkat tema mengenai pelaksanaan pro bono di Indonesia, dalam rangkaian Konferensi Nasional ini juga akan digelar Panel Group Discussion mulai bertema memperluas akses terhadap keadilan untuk masyarakat marginal, konsep pro bono dan perkembangannya, strategi memperkuat dan insentif bagi advokat atau kantor hukum yang melaksanakan kegiatan pro bono. Rangkaian kegiatan ini dibuka oleh Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. 
 
Adapun beberapa deretan narasumber dan moderator dalam kegiatan ini diantaranya: 
Sesi Pleno:
Moderator: Muhammad Isnur -  Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  • Arfan Faiz Muhlizi S.H., M.H. - Kabid Bantuan Hukum, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI
  • Yudhistira Setiawan -  Ketua Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA)
  • Asep Ridwan Partner, Assegaf Hamzah & Partners
  • Prof Dr. Bagir Manan, SH, MCL. - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Sesi Panel Group Discussion:
PGD I: Praktik dan Pelaksanaan Pro Bono untuk Memperluas Akses Terhadap Keadilan untuk Masyarakat Marjinal
Fasilitator: Totok Yulianto (Ketua - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI))
Narasumber
  • Saor Siagian (Perwakilan PERADI RBA)
  • M. Ismak (Perwakilan AAI)
  • Siti Mazuma (Direktur LBH APIK-Jakarta)
 
PGD II: Konsep Pro Bono dan Perkembangannya
Fasilitator: Christina Desy (Legal Research & Analysis Manager - Hukumonline)
Narasumber
  • Fransisca Romana (Perwakilan PERADI SAI)
  • Budi Yuwono (Perwakilan PPKHI)
  • Veronica Situmorang (Partner – Situmorang & Partners)
 
PGD III: Strategi Memperkuat Pro Bono
Fasilitator: Anggara Suwahju (Direktur Eksekutif - Institute for Criminal Justice Reform)
Narasumber: 
  • Siska Trisia (Direktur Program - Indonesia Judicial Research Society)
  • Luthfi Yazid (Perwakilan KAI)
  • David M.L Tobing (Partner - ADAMS & Co.)
 
PGD IV: Insentif Pro Bono
Fasilitator: Masan Nurpian (Kasubbid Program Bantuan Hukum – BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI)
Narasumber
  • Habiburokhman (Anggota Komisi III DPR RI)
  • Sulistyo Wibowo (Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang - Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan RI)
  • Togar SM Sijabat (Perwakilan PERADI)
 
Secara umum, rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antusias terhadap diskusi terkait pro bono dan Hukumonline Awards 2019. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019 lalu.
 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua