Implementasi Peraturan Komisi KPPU No. 3 Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Merger & Akuisisi
Workshop ini bertujuan untuk memberikan perkembangan informasi terbaru mengenai control asset bagi pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan akuisisi badan usaha.
NJ/FD
Akuisisi aset telah menjadi praktik umum di kalangan bisnis di Indonesia, namun akuisisi aset baru saja mengalami perubahan di bawah pengawasan KPPU sebagaimana diatur dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 3/2019). Pada dasarnya Perkom 3/2019 ini menggantikan Perkom No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 13/2010).
 
Dengan berlakunya Perkom 3/2019 maka pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan akusisi harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu: (i) perluasan definisi pengambilalihan yang kini tidak hanya mencakup pengambilalihan saham namun juga pengambilalihan aset suatu perusahaan, serta (ii) kewajiban pelaporan kepada KPPU atas transaksi penggabungan dan pengambilalihan yang memenuhi batas nilai tertentu dan terjadi di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, Hukumonline.com bekerja sama dengan Assegaf Hamzah & Partners akan menyelenggarkan Workshop:
 
Workshop Hukumonline 2020
 

Implementasi Peraturan Komisi KPPU No. 3 Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Merger & Akuisisi

 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020
Waktu: 09.00 – 16.15 WIB
Venue: Hotel Century, Kridangga Ballroom, Senayan, Jakarta
 
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Materi & Workshop Kit, Notulensi, Lunch, 2x Coffee Break, dan Sertifikat
Investasi:
Pelanggan: Rp 2.640.00,-
Umum: Rp 3.190.000,-
Early bird pembayaran s/d 16 Januari 2020: Rp 2.970.000,-
Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 orang atau lebih dari 1 perusahaan!
Narasumber
 
 
Daniel Agustino - Direktur Merger dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU);
Competition Law Practice Group - Assegaf Hamzah & Partners (AHP):
  • HMBC Rikrik Rizkiyana (Partner, AHP)
  • Farid Fauzi Nasution (Partner, AHP)
  • Vovo Iswanto (Of Counsel AHP)
  • Albert Boy Situmorang (Senior Associate, AHP)
  • Anastasia Pritahayu RD (Senior Economist, AHP)
 
                                                                                                                                                                   
          Materi Workshop
 
Sesi 1 –  Implementasi dalam Perkembangan Merger dan Akuisisi Bagi Pelaku Usaha Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2019
  • Latar Belakang Perkom No. 3/2019 dengan Perkom 13/2010
  • Perbandingan Perkom No. 3/2019 dengan Perkom 13/2010
  • Perkom 3/2019 serta Peraturan Pelaksana (Juknis) bagi Pelaku Usaha
  • Syarat, prosedur, serta pedoman   merger dan akuisisi terkait pelaksanaan Perkom No.3 Tahun 2019
  • Kewenangan Interyurisidiksi KPPU dalam Perkom 3/2019

Sesi 2 – Kewajiban pemberitahuan M&A saham serta aset serta Implikasi Hukumnya
  • Munculnya Kewajiban Notifikasi M&A Saham dan Aset Domestik dan Luar Negeri
  • Implikasi serta Mitigasi Risiko Hukum dan Bisnis bagi Pelaku Usaha dengan Berlakunya Perkom 3/2019
  • Penanganan Perkara Keterlambatan Notifikasi
Sesi 3 – Teknis memahami dan melengkapi persyaratan dokumen notifikasi merger dan akuisisi saham serta aset dari sudut pandang hukum dan ekonomi
  • Dokumen yang Wajib Disampaikan
  • Pengisian Formulir Notifikasi
  • Penentuan Pasar Bersangkutan
  • Persiapan, Analisis, dan Pembuatan Dampak Transaksi serta Data-Data yang Dibutuhkan
Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Download formulir pendaftaran disini
  • Kirimkan melalui email ke [email protected]
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
Contact Person:
Fisca Dahlia
(021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua