Implementasi Kebijakan Terbaru E-Commerce berdasarkan PP 80 Tahun 2019 (PMSE)
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan update terbaru bagi pelaku usaha mengenai kerangka regulasi di dalam PP PMSE, serta implikasinya terhadap kegiatan bisnis dan hukum.
KCD/FD
Untuk menghadapi pesatnya perkembangan industri e-commerce, Pemerintah Indonesia membuat peraturan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bekecimpung dalam sektor e-commerce. Setelah cukup lama diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memandatkan untuk dibuatnya peraturan khusus mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, akhirnya sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kerangka regulasi dalam hal penyelenggaraan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia, dimana hal tersebut merupakan langkah dari Pemerintah untuk mewujudkan visinya untuk mengubah Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan tujuan untuk memberikan update terbaru bagi pelaku usaha mengenai kerangka regulasi di dalam PP tersebut, serta implikasinya terhadap kegiatan bisnis dan hukum, Hukumonline.com mempersembahkan:
 
Diskusi Hukumonline 2020
 
“Implementasi Kebijakan Terbaru E-Commerce berdasarkan PP 80 Tahun 2019 (PMSE)”
 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Selasa, 28 Januari 2020
Waktu: 08.30 – 16.00 WIB
Venue: Sari Pacific Hotel, Jl. MH Thamrin No.6, Jakarta Pusat
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Materi & Discussion Kit, Notulensi, Lunch, 2x Coffee Break, dan Sertifikat
Investasi:
Pelanggan: Rp 2.640.00,-
Umum: Rp 3.190.000,-
Early bird pembayaran s/d 21 Januari 2020: Rp 2.970.000,-
Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 orang atau lebih dari 1 perusahaan!
Narasumber
 

Panelis:

  • Drs. Suhanto, M.M.  Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
  • Abadi Abi Tisnadisastra – Partner, AKSET Law
  • Dr. Riyatno SH, LLM. – Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Even Alex Chandra – Ketua Bidang Kebijakan Umum, Indonesian E-Commerce Association (idEA)

Moderator:

  • Amrie Hakim - Direktur Pemberitaan dan Konten, Hukumonline.com
  • Johannes C. Sahetapy-Engel - Partner, AKSET Law                                                                                                                          
          Materi Diskusi
 
Sesi 1 –  Ruang Lingkup Pengaturan dalam PP PMSE
  • Ruang Lingkup Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam PP PMSE
  • Kewajiban Pelaku Usaha E-Commerce dalam rangka Membantu Program Pemerintah
  • Pembebanan Pajak dalam Melaksanakan PMSE
  • Implikasi Hukum terhadap Kegiatan Perdagangan dengan Berlakunya PP PMSE
    • Ruang Lingkup PP PMSE (Extraterritorial)
    • Perizinan;
    • Mekanisme Kontrak
    • Perlindungan Data;
    • Consumer Protection;
    • dsb.
  • Penyesuian bagi Pelaku Usaha E-Commerce dalam Melaksanakan Ketentuan PP PMSE

Sesi 2 – Aspek Penting dalam Penerapan PP PMSE bagi Pelaku Usaha
  • Implikasi Berlakunya PP PMSE terkait Perizinan bagi Pelaku Usaha E-Commerce saat ini
  • Pengurusan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha E-Commerce
  • Peluang dan Tantangan bagi Pelaku Usaha dari berlakunya PP PMSE
  • Best Practice saat ini bagi Pelaku Usaha dalam melaksanakan usaha E- Commerce
  • Mekanisme Pelaporan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Download formulir pendaftaran disini
  • Kirimkan melalui email ke [email protected]
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
Contact Person:
Fisca Dahlia
(021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua